Rabu, 25 Februari 2015

Pertamina Di Demo Lagi - INFO Blora 94



Warga Serbu Kantor Pertamina
INFOKU, CEPU, BLORA – Ratusan warga Desa Nlgobo, Kecamatan Jiken, menggeruduk Kantor  PT Pertamina EP Cepu Alas Dara Kemuning (PEPC ADK). Mereka memprotes suara bising dan gemuruh yang selalu terdengar setiap hari dari lokasi proyel pengeboran yang dilakukan perusahan tersebut.
Mereka meminta pihak PEPC ADK memberi penjelasan mengenai polusi suara tersebut. Karena warga merasa terganggu dengan adanya kebisingan tersebut.
”Kami datang dengan baik-baik, hanya ingin minta kejelasan mengenai suara bising dan gemuruh yang selalu muncul setiap hari itu,” katanya, kemarin.
Menurut dia, suara bising tersebut muncul setiap saat, baik pagi, siang, hingga malam hari.

Ia mengaku, aktivitas warga teganggu dengan suara tersebut. Terutama saat beristirawat di malam hari. Banyak warga yang susah tidur, karena terganggu dengan suara tersebut.
”Suara gemuruh dan kebisingan itu sadah lama. Setiap malam kami sekeluarga tidak bisa tidur nyenyak, apa lagi anak saya masih kecil. Dia jadi sering terbangun,” ungkap Marni (33), yang rumahnya dekat dengan lokasi.
Ia juga mengaku, sebelumnya tidak ada sosialisasi dari Pertamina, mengenai suara yang akan timbul dari pengerjaan pengeboran itu.
Sumartini (59), salah satu warga yang juga ikut kelokasi PT Pertamina menyatakan, hampir setiap malam keluarganya tidak bisa tidur, akibat suara bising dan gemuruh dari lokasi pengeboran.
Pihaknya berharap Pertamina segera memberi penjelasan mengenai suara gemuruh tersebut. 
”Kami tidak nyaman dengan suara berisik itu. Warga juga merasa waswas, dan tidak tenang. Kami meminta kegiatan itu hanya dilakukan pada siang hari, sehingga warga bisa beristirahat tanpa ada gangguan,” terangnya. (Guntur/PRY)

Lebih lengkap baca model Tabloid
Gambar klik k
anan pilih open New Tab atau Buka tautan Baru

 


Sosialisasi UU ASN Advertorial tabloid INFOKU 94



Tabloid INFOKU 94

Makin Luas lagi daerah edarnya

"PERS & Korupsi" Opini Pimpred tabloid INFOKU 93



Pemberantasan Korupsi ala Pers
Penulis Drs Ec Agung Budi Rustanto – Pimpinan Redaksi tabloid INFOKU – diolah dari 7 sumber berbeda)

Sebagai salah satu pilar demokrasi, pers menduduki posisi penting dalam bernegara. Eksistensi pers tak sekadar menjalankan fungsi penyaji informasi dan sarana pendidikan, tapi sekaligus memiliki fungsi kontrol terhadap kebijakan penyelenggara negara.
Beberapa kebijakan tidak populis dan penggunaan anggaran negara yang tidak rasional ditelusuri lebih mendalam melalui kerja jurnalistik sehingga masyarakat mengetahui potensi kesewenang-wenangan penguasa berwujud korupsi.
Beberapa skandal megakorupsi terus dikawal pers, mulai dari penyelidikan hingga penjatuhan vonis di pengadilan. Apabila ada kejanggalan dan perlakuan tebang pilih terhadap koruptor, pers menggalang suara publik melalui pemberitaan yang imbang. Dapat dikatakan bahwa kedudukan pers sebagai instrumen check and balances berjalannya pemerintahan.
Sepanjang tahun pers setidaknya memiliki kiprah positif dalam pemberantasan korupsi, di antaranya berhasil mendukung dan merilis kerja Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan tentang sejumlah transaksi finansial yang mencurigakan kepada masyarakat.
Misalnya, siasat koruptor mengelabui penegak hukum dengan menyimpan hasil korupsi di rekening anak, istri, suami, atau sanak saudara. Begitu pula aset koruptor yang berjumlah besar dan telah terintegrasi dalam sebuah capital perusahaan berskala internasional berhasil diungkap berkat peran media.
Pers memberi informasi berharga kepada masyarakat tentang sejumlah koruptor yang belum dieksekusi lantaran melarikan diri dan belum dijebloskan ke penjara karena sejumlah alasan. Pemberitaan demikian sangat penting diarusutamakan dalam mewujudkan prinsip kesamaan kedudukan di hadapan hukum.
Pers sangat kritis menyorot tren vonis rendah yang dijatuhkan hakim pengadilan tipikor. Kejelian pers dalam menggali informasi, tak pelak, membuat hakim yang sejak awal dicurigai putusannya memihak harus tertangkap tangan oleh KPK tersebab menerima suap. Dengan demikian, peran pers sangat vital di tengah ancaman korupsi yang tak terbendung.
Potret evolusi korupsi di Indonesia kian mengerikan. Bukan perkara perubahan siasat cara sederhana menjadi lebih canggih seperti korupsi kebijakan, kongkalikong perizinan dalam bisnis, jual-beli pasal dalam perumusan aturan, hingga praktik dagang hukum.
Persoalan korupsi patut juga dilihat dari segi kualitas pelaku yang bukan lagi pada level aparat setingkat kelurahan. Pejabat negara dan kalangan elite politik pun kini justru semakin banyak terperangkap dalam jaringan korupsi. Meluasnya level pelaku korupsi hingga ke jantung pemangku utama negara tentu semakin menyulitkan Indonesia keluar dari mimpi buruk peringkat negara dengan tingkat korupsi tinggi.
Kondisi keprihatinan terhadap sikap kemaruk elite bangsa tersebut semakin diperparah dengan persebaran virus korupsi pada generasi muda. Berdasarkan kualifikasi umur, mulai banyak koruptor muda yang menduduki jabatan strategis di partai politik maupun lembaga pemerintahan harus mendekam di balik jeruji.
Hal ini menandakan regenerasi koruptor telah membiak secara berjenjang pada berbagai level jabatan dan rentang usia. Transparency International Indonesia (TII) menyebut Indonesia sebagai negara ke-114 dari 1 negara dengan indeks persepsi korupsi terendah.
Berdasarkan hasil survei tersebut, dari 1 negara yang menjadi lokus survei, 0 persen negara-negara di dunia memiliki skor di bawah 50. Ironisnya, hanya sedikit negara yang memiliki mitigasi risiko korupsi cukup baik. Indonesia termasuk dalam kualifikasi negara dengan indeks persepsi korupsi rendah dengan skor 32 atau setara dengan Mesir.
Berkaca pada fenomena regenerasi koruptor dan kualitas pelaku korupsi tadi, pemberdayaan pers yang independen harus terus dilakukan. Pers harus membebaskan diri dari konflik kepentingan industri media yang belakangan acap membelokkan idealisme untuk kepentingan tertentu. Pers juga diharapkan tampil lebih tangguh menghadapi serangan balik pemegang tampuk kekuasaan melalui peningkatan akurasi informasi.
Sekali lagi, pers Indonesia harus merdeka! Pekik harapan ini mengemuka pada tiap momentum Hari Pers Nasional, 9 Februari. Dalam perjalanannya pers acap kali dipandang secara tidak proporsional. Benar doktrin kebebasan pers dijamin di Indonesia, namun pada saat yang sama keberlangsungannya selalu disudutkan penguasa.
Setiap Hari Pers, Presiden kerap mengapresiasi kiprah pers nasional yang dianggap mampu menjalankan fungsi sebagai bagian dari proses check and balances penggunaan kekuasaan. Namun, giliran pers menjalankan fungsi kontrol, tak jarang disikapi penguasa dengan mengecam sehingga media kehilangan independensi. Wajar Napoleon Bonaparte gelisah sembari mengatakan, “Apabila pers dibiarkan, saya tidak akan kuat memerintah lebih dari 3 bulan.”
Pemerintah hanya melanggengkan media yang dianggap mendukung politik pencitraan, sementara harapan membangun pilar pers yang merdeka dengan memelihara nalar kritisnya hanyalah cita-cita utopis. Padahal, pers menjadi tumpuan utama dalam penyelesaian persoalan bangsa. Kemerdekaan pers, menurut Bagir Manan (2010), merupakan kebebasan dalam menjalankan tugas jurnalistik untuk mendapat berita, mengolah, menyusun, serta menyiarkan.
Semua bentuk pengerdilan otoritas pers, baik pembatasan bersifat preventif ataupun represif, yang dilakukan adalah kesewenang-wenangan. Karena itu harus dilarang.
Selama ini, pers dianggap terlalu “kebablasan”dan kerap mengkritik pemerintah. Ini menjadi mimpi buruk kebebasan pers di Indonesia dan awal mula robohnya media karena tidak mungkin mengkritik pemerintah tanpa dasar. Pers “ngawur”dalam pemberitaan tanpa didukung fakta, secara alamiah akan ditinggalkan pembaca.
Pemerintah tidak perlu pusing dikritik media. Masyarakat yang akan menilai. Cukuplah menjawab kritikan itu dengan kerja keras dan karya nyata. Terlalu mahal jika energi pemerintah terkuras habis hanya berpolemik dengan media sehingga agenda besar terbengkalai.
Sekarang zaman yang menghendaki kedewasaan dalam bernegara, ketulusan dalam memimpin tanpa mengaharap pujian, serta diperlukan problem solving. Anggap saja kritik pers sebagai cambuk introspeksi atas kinerja. Masyarakat lebih jeli dan cerdas dalam menilai pemerintah.
Tanpa kritik pers pun, jika melihat banyak kegagalan pemerintah dalam memimpin, masyarakat sudah tahu. Hanya masyarakat perlu media untuk menyalurkan aspirasi karena lembaga legislatif yang diharapkan menyuarakan kepentingan rakyat kadangkala tersumbat.
Ketidakharmonisan hubungan pers dengan kekuasaan akan menimbulkan banyak beberapa implikasi. Pengecaman atas fungsi kontrol pers akan melanggengkan rezim otoriter sehingga berpotensi munculnya kekuasaan sewenang-wenang. Ketika pemerintah antikritik, check and balances negara dan masyarakat terganggu. Ini sangat membahayakan bagi berlangsungnya sistem demokrasi.
Pers sebagai unsur kekuasaan sosial akan kehilangan napas untuk hidup di alam demokrasi. Dalam jangka panjang ini akan melemahkan keberdayaan masyarakat. Ketika pers mengkritik penguasa, sesungguhnya sedang mewakili suara masyarakat.
Dengan kata lain, pers menjadi instrumen demokrasi untuk menyuarakan mereka yang tidak mampu lagi bersuara. Di masa mendatang pers yang merdeka semakin diperlukan untuk mendobrak mental korup para penguasa.
“Dirgahayu Pers Indonesia 9 Pebruari 2015”. ###


Lebih lengkap baca model Tabloid
Gambar klik k
anan pilih open New Tab atau Buka tautan Baru

Topik Blora "SEKDA" tabloid INFOKU 93



Batas Kewenangan Mutasi Pejabat 11 Pebruari 2015
INFOKU, BLORA- Mungkin Para pejabat dilingkungan Pemkab Blora baru bisa bekerja secara maksimal pada jabatannya, setelah pukul 24.00 tanggal 11 Pebruari 2015 yang akan datang.
Setidaknya mereka tidak was-was lagi akan dipindah atau dimutasi sampai akhir tahun 2015 ini atau sampai Bupati Blora terpilih dilantik.
Mengapa demikian ?
Jawabannya cukup sedcerhana, karena pada tanggal itu kewenangan Bupati Blora terkait Mutasi sudah terbentur dengan Surat Edaran Mendagri Nomor 800/ 5335 SJ tertanggal 27 Desember 2012, tentang pelaksanaan mutasi pejabat struktural menjelang pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah tentu diketahui oleh kepala daerah maupun sekda.


Memang ada beberapa daerah yang melanggar seperti kabupaten Bangka dan kabupatan Kolaka, akhirnya toh dikembalikan ke posisi jabatan semula.
Direktur Riset The Serumpun Institute Bambang Ari Satria menilai larangan kepala daerah untuk mutasi pejabat struktural sebelum enam bulan pilkada harus ditaati oleh kepala daerah, baik tingkat kabupaten kota maupun provinsi.
"Sangat riskan ketika ini dilanggar karena akan mengakibatkan politisasi birokrasi," ungkap Bambang.
Menurutnya, mustahil ketika kepala daerah dan sekda tidak mengetahui surat edaran tersebut.
 "Mutasi yang dilakukan bukan saja merupakan pelanggaran struktural, juga bisa merusak karir PNS yang bersangkutan," jelas Bambang.
Ia menegaskan dalam konteks pilkada, PNS harus netral dari pengaruh semua golongan dan partai politik, serta tidak diskriminatif dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
Sekda Blora
Sementara jabatan Sekda Blora yang sudah lebih 4 tahun kosong hanya dijabat oleh PLT, Senin (26/1) bertempat di BKD Provinsi Jateng, Kabupaten Blora menyelenggarakan Tes Kompetensi calon Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Sekretaris Daerah Kabupaten Blora yang difasilitasi oleh BKD Prov Jateng selama 2 hari (26 s/d 27).
Hadir dalam pembukaan, Kepala BKD Prov Jateng, Suko Mardiono, didampingi Kepala Bidang Pengembangan Pegawai, Pejabat yang mengikuti Tes Kompetensi sejumlah 6 orang calon, Inspektur dan Kepala BKD beserta 3 staf Kabupaten Blora, serta Tim Assesment Center Prov. Jateng.
Dalam pembukaan acara tersebut Kepala BKD Prov Jateng menyampaikan ucapan terima kasih kepada Pemerintah Kabupaten Blora yang telah memberikan kepercayaan kepada Tim Assesment Prov Jateng untuk memfasilitasi pengukuran potensi dan kompetensi PNS melalui model Position Competencies Assessment Program (PCAP).
Reformasi Birokrasi dalam bidang SDM aparatur diarahkan untuk meningkatkan profesionalisme aparatur negara, berorientasi untuk mendukung pembangunan nasional dengan rencana aksinya diantaranya adalah Program Sistem Promosi PNS secara terbuka.
Hal tersebut juga dipertegas dengan lahirnya UU. No.5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, bahwa pengisian jabatan pimpinan tinggi di lingkungan instansi pemerintah dilakukan secara terbuka dan kompetitif dengan memperhatikan syarat kompetensi, kualifikasi, kepangkatan, pendidikan dan pelatihan, rekam jejak jabatan, dan integritas serta persyaratan jabatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pelaksanaannya dilakukan oleh Panitia Seleksi yang dibentuk oleh Pejabat Pembina Kepegawaian.
Implementasinya dengan kebijakan promosi terbuka dalam jabatan struktural, dilaksanakan sebagai upaya untuk menjamin obyektifitas, keadilan (equity), transparansi dan akuntabilitas dalam pengisian jabatan struktural lowong sehingga diharapkan PNS yang menduduki jabatan struktural memiliki kompetensi unggul dan mampu bekerja secara profesional.
Mendagri
Pelaksanaan tahapan pengisian jabatan Sekda Blora seolah terkesan mendadak, jelang larangan mutasi jelang berakhirnya masa jabatan Bupati, nampaknya tidak demikian.
Karena Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menginstruksikan pengisian jabatan Sekretaris Daerah baik tingkat provinsi dan kabupaten/kota dilelang.
Tanpa menunggu terbitnya Peraturan Pemerintah (PP), Pemda Provinsi maupun Pemda Kabupaten/Kota wajib mengumumkan dan membuka pendaftaran bagi PNS yang berminat untuk mengisi jabatan strategis tersebut.
Instruksi itu sudah disampaikan kepada gubernur dan bupati/walikota se Indonesia melalui surat edaran (SE) Mendagri No. 821/22/5992/S.I tentang Pengangkatan dan Pembehentian Jabatan Pimpinan Tinggi di Pemda Provinsi dan Kabupaten/Kota bertanggal 29 Oktober 2014.
“Bahwa sambil menunggu PP sebagai pelaksanaan dari amanat UU No. 5 tahun 2014 tentang ASN, telah ditetapkan Peraturan MenPAN-RB No. 13 tahun 2014 tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka di Lingkungan Instansi Pemerintah. Sehubungan dengan hal tersebut, dalam hal pemberhentian dan pengangkatan Pimpinan Tinggi Madya dan Pimpinan Tinggi Pratama agar mempedomi UU No. 5 tahun 2014 dan Peraturan MenPAN-RB No. 14 tahun 2014 tersebut,” kata Mendagri Tjahjo Kumolo di kantor Kemendagri, Jakarta, beberapa waktu lalu.
Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kemendagri, Dodi Riatmadji saat dikonfirmasi  membenarkan bahwa Mendagri telah menginstruksikan agar pengisian jabatan Sekdaprov mengacu UU No 5 Tahun 2014 tentang ASN dan telah ditetapkan Peraturan MenPAN-RB No. 13 tahun 2014 tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka di Lingkungan Instansi Pemerintah. “Iya mas,” ujar Dodi Riatmadji via SMS ketika sedang rapat di kantornya.
Dodi meminta agar pemerintah daerah yang masih mengalami kekosongan jabatan sekda, dapat segera melakukan proses pengisian. 
“Kalau lama mengalami kekosongan, bisa berdampak pada pemerintahan,” imbuhnya.(Joko/Tanti/Agung)

Lebih lengkap baca model Tabloid
Gambar klik k
anan pilih open New Tab atau Buka tautan Baru
 


Minggu, 08 Februari 2015

KORUPSI JAMPERSA BLORA - INFO BLORA 93



Berkas  Kasus Jampersal Dilimpahkan ke Kejari 
INFOKU, BLORA – Berdasarkan hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Jateng, kerugian akibat dugaan penyimpangan dana Jaminan Persalinan (Jampersal) sebesar Rp 653 juta.
Sedangkan berkas kasus yang melibatkan tersangka Triasih Wahyu Sari (36), mantan bendahara Jampersal di Dinas Kesehatan itu, sudah masuk Kejaksaan Negeri Blora.
Kajari Blora Mochamad Djumali mengatakan, pihaknya pihaknya membentuk tim jaksa penuntut umum (JPU) dan jaksa peneliti untuk meneliti berkas yang dilimpahkan penyidik Polres Blora tersebut.
Penelitian dilakukan untuk memastikan apakah berkas sudah lengkap atau belum. Kalau sudah dinyatakan lengkap, Kejari akan menyatakan berkas P21. Sehingga bisa dilanjutkan dengan pelimpahan tahap kedua atau pelimpahan tersangka dan barang bukti.
”Dalam penyidikan kasus ini, penyidik tidak menahan tersangka. Berkas masih kami teliti,” imbuhnya.
Menurut dia, jika berkas dinyatakan belum sempurna, maka akan dikembalikan ke penyidik dengan disertai petunjuk.
Misalnya bagian mana yang kurang, materi harus diperdalam, dan sebagainya.”Itu akan disampaikan ke penyidik jika berkasnya dinilai belum sempurna. Dan penyidik harus menambah atau menyempurnakan,’’ katanya.
Berdasarkan berkas yang masuk, lanjut mantan Kajari Sintang, Kalimantan Barat ini, Triasih Wahyu yang merupakan mantan bidan Puskesmas Ngawen itu, disangka melanggar pasal berlapis.
Selain melanggar pasal 2 UU Nomor 31 Tahun 1999 yang diubah menjadi UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (tipikor), warga Desa Talokwohmojo, Kecamatan Ngawen itu juga disangka melanggar pasal 64 ayat (1) KUHP junto pasal 8 UU Nomor 31 tahun 1999, yang diubah menjadi UU Nomor 20 Tahun 2001.
”Serta subsidair pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 yang diubah menjadi UU Nomor 20 Tahun 2001 junto pasal 64 ayat (1) KUHP.
Kalau pasal korupsi yang disangkakan, maka hukuman minimal untuk kasus korupsi adalah penjara satu tahun, mengembalikan uang yang dikorupsi dan denda,’’ tandasnya.
Diberitakan sebelumnya, penyidik Polres Blora menetapkan Triasih mantan bendahara dana tersebut sebagai tersangka. 
Meski sudah ditetapkan menjadi tersangka, namun Triasih belum ditahan. Triasih juga disebut-sebut sudah meninggalkan rumahnya di Kecamatan Ngawen dan pindah ke rumah lain di Kecamatan Blora. (Endah/KM)


Lebih lengkap baca model Tabloid
Gambar klik k
anan pilih open New Tab atau Buka tautan Baru