Senin, 27 April 2015

DPRD Blora - tabloid INFOKU 96



DPRD Blora Desak Pemkab Cairkan ADD  

INFOKU,BLORA-  Komisi A DPRD Blora mendesak Pemkab mencairkan alokasi dana desa (ADD) pada bulan April ini.
Pencairan tahap pertama ADD itupun harus mengacu persyaratan ketentuan yang berlaku. Diantaranya pemerintah desa menyerahkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDes) serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes).
Namun hingga saat ini belum satupun desa di Blora yang menyerahkan persyaratan tersebut. Desakan pencairan ADD itu mengemuka dalam rapat kerja Komisi ADPRD dengan Badan Pemberdayaan Masyarakat Perempuan Keluarga Berencana (BPMPKB).
”Jika pada bulan ini tidak bisa cair maka akan berpengaruh terhadap pelaksanaan pembangunan dan laporan kegiatan persiapan pencairan tahap kedua dan tahap ketiga,” ujar Siswanto, salah seorang anggota Komisi A DPRD Blora, rabu lalu. 
Sepengetahuan Siswanto yang juga ketua Badan Legislasi (Banleg) DPRD Blora, pencairan ADD dalam satu tahun dilakukan tiga tahap. Yakni 40 persen dicairkan pada bulan April, 40 persen pada bulan Agustus dan 20 persen di bulan Oktober. 

Meski mendesak pencairan tahap pertama ADD dilakukan bulan ini, namun Siswanto menegaskan, persyaratan pencairan harus dipenuhi. ”Tetap mengacu persyaratan. Diantaranya tiap desa harus menyerahkan APBDes, RKPDes dan RPJMDes,” tandasnya.
Kepala BPMPKB Blora Winarno, melalui Kepala Bidang Pemberdayaan Desa dan Kelurahan, Tumei Suharno menyatakan, pihaknya juga berharap agar pencairan tahap pertama ADD bisa dilakukan bulan April ini.
Hanya saja dia mengungkapkan, hingga kini belum ada satupun desa di Blora yang menyerahkan APBDes sebagai salah satu persyaratan pencairan ADD. ”Tapi kami sudah lakukan pendampingan ke desa-desa. Mudah-mudahan penyusunan APBDes itu bisa diselesaikan bulan ini,” ungkapnya. 
Jumlah ADD yang dialokasikan untuk setiap desa tahun ini berbeda satu dengan lainnya. Tumei menyebutkan ADD terkecil Rp 245 juta dan terbesar Rp 750 juta. (Endah/AM)
 Foto: Siswanto, anggota Komisi A DPRD Blora- Ketua Badan Legislatif 

Lebih lengkap baca model Tabloid
Gambar klik
kanan pilih open New Tab atau Buka tautan Baru

Polri dan KPK - tabloid INFOKU 96



Dilantik Jokowi, Badrodin Haiti Resmi Jadi Kapolri
INFOKU, JAKARTA — Setelah tiga bulan lowong, pucuk pimpinan Polri kini telah terisi oleh Kapolri definitif. Jenderal (Pol) Badrodin Haiti telah resmi dilantik sebagai Kepala Polri oleh Presiden Joko Widodo, Jumat (17/4/2015).
Pelantikan yang dilakukan di Istana Negara itu antara lain disertai dengan pembacaan sumpah jabatan oleh Badrodin.
Dalam sumpahnya, ia menyatakan siap berpegang teguh pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dia juga berjanji akan menjalankan dengan lurus tugasnya sebagai Kapolri dan menolak segala bentuk hadiah yang diberikan kepadanya terkait posisinya sebagai Kapolri.
"Bahwa saya tidak akan menerima hadiah atau suatu pemberian berupa apa saja dari siapa pun juga yang saya tahu atau patut dapat mengira bahwa dia mempunyai hal yang bersangkutan atau mungkin bersangkutan dengan jabatan atau pekerjaan saya," kata Badrodin.
Dia juga bersumpah akan lebih mementingkan kepentingan negara daripada kepentingan pribadi ataupun kelompok.
Hadir dalam pelantikan Badrodin kali ini jajaran menteri dalam Kabinet Kerja, para petinggi Polri, TNI, Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas), dan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi.
Badrodin sebelumnya menduduki posisi Wakil Kepala Polri. Sejak 16 Januari 2015, dia mendapat tugas tambahan dari Presiden Joko Widodo sebagai Wakil Kapolri yang menjalankan tugas, fungsi, dan wewenang Kapolri. Tugas ini diberikan kepada Badrodin setelah Jokowi memberhentikan Jenderal Sutarman, yang tengah memasuki masa pensiun pada pertengahan tahun ini.
Selama berkarier di kepolisian, Badrodin sempat menduduki posisi sebagai Kapolda Banten (2004-2005), Kapolda Sulawesi Tengah (2006-2008), Kapolda Sumatera Utara (2009-2010), Kapolda Jawa Timur (2010-2011), dan Kepala Badan Pemeliharaan Keamanan (2013-2014). Pria kelahiran Jember, 24 Juli 1958, itu adalah lulusan Akademi Kepolisian tahun 1982. (Ist/KOM)


Jenderal Badrodin Haiti: Kami Akan "Back Up" KPK Sepenuhnya
INFOKU, JAKARTA - Kapolri Jenderal Badrodin Haiti mengatakan, satu hal yang menjadi prioritasnya adalah meningkatkan sinergi Polri dengan lembaga penegak hukum yang lain, termasuk Komisi Pemberantasan Korupsi. Polri siap mendukung penuh KPK. Hubungan Polri dan KPK dalam beberapa tahun ini diwarnai berbagai dinamika.
"Tentu kami akan mem-back up sepenuhnya karena korupsi itu bukan hanya tantangan KPK, tapi juga tantangan bagi kita semua aparat penegak hukum dan bangsa Indonesia," ujar Badrodin, seusai dilantik Presiden Joko Widodo sebagai Kapolri, di Istana Kepresidenan, Jumat.
Menurut dia, penegakan hukum tidak bisa dilakukan secara parsial. Oleh karena itu, koordinasi antara lembaga penegak hukum diperlukan setiap saat. Dia mencontohkan, Polri membantu KPK dalam operasi tangkap tangan di Bali beberapa waktu lalu.
Sementara, terkait penyidik bagi KPK, Polri juga akan menyediakan sesuai yang dibutuhkan.
"Minta penyidik berapa nanti kita siapkan sepenuhnya," kata dia. 
Selain dengan KPK, Polri juga akan lebih mengintensifkan kerja sama dengan kejaksaan, Badan Pemeriksa Keuangan, pengadilan, hingga lembaga pemasyarakatan untuk memberikan efek jera bagi pelaku korupsi.  (Ist/KOM)


Lebih lengkap baca model Tabloid
Gambar klik
kanan pilih open New Tab atau Buka tautan Baru


Minggu, 26 April 2015

DPRD Kota Semarang - INFOKU 96



Ketua DPRD Kota Semarang Sebut Anggota Dewan Belum Tahu Teknis Pengisian LHKPN
Foto: Ketua DPRD Kota Semarang Supriyadi
INFOKU, SEMARANG – Senin lalu, Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang didatangi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kedatangan KPK ke Pemkot adalah untuk memberikan pendampingan dan supervisi tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).
Namun sayangnya, tidak semua pejabat dan dewan hadir di ruang rapat Paripurna DPRD Kota Semarang. Maka dari itu, DPRD Kota Semarang berjanji akan segera mengirimkan dokumen yang dibutuhkan KPK.
Ketua DPRD Kota Semarang Supriyadi menyambut baik pendampingan dan supervisi KPK terkait LHKPN. Dia mengatakan, pada umumnya para anggota dewan Kota Semarang banyak yang belum mengetahui teknis dan cara pengisiannya.
“Dengan pendampingan ini, jika nantinya ditemukan angka-angka yang mencurigakan, anggota dewan tidak akan terlalu khawatir pasalnya sudah disupervisi oleh KPK sendiri,” ujarnya, Rabu (15/4).
Sebelumnya, Deputi Pencegahan Direktorat LHKPN Harun Hidayat mengatakan, LKPHN pejabat penyelenggara negara di Kota Semarang selama ini kurang diperhatikan. 
“Jika pejabat dan anggota dewan pelaporannya tidak bisa tepat waktu, maka akan mendapatkan sanksi, yaitu diberitakan di media massa agar masyarakat tahu siapa saja yang tidak tertib,” tegasnya. (Joko/AD)

Lebih lengkap baca model Tabloid
Gambar klik
kanan pilih open New Tab atau Buka tautan Baru

 


Sabtu, 25 April 2015

Pansus Rembang - tabloid INFOKU 96



Pansus Tanjung Bonang Akan Dibentuk
INFOKU, REMBANG– Dalam rangka mengurai polemik kepengelolaan di kawasan Pelabuhan Rembang Terminal Tanjung Bonang Sluke, pihak DPRD berencana membentuk Panitia Khusus (Pansus). Para legislator di Kota Garam ingin serius membahas persoalan yang tengah membelit di terminal pelabuhan yang terletak di Desa Sendangmulyo Kecamatan Sluke tersebut.
”Pansus Tanjung Bonang memang dijadwalkan akan terbentuk pada pekan depan. Pansus itu akan dibentuk melalui sidang paripurna. Proses pembentukan pansus telah kami mulai pada Senin (13/4) kemarin.
Arah dan tujuan pembentukan Pansus adalah untuk mengungkap bagaimana perizinan, investor, dan retribusi yang berjalan selama ini,” ujar Ketua DPRD Rembang Majid Kamil, Selasa (14/3).

Ketua DPC PPP Rembang ini juga menjelaskan jumlah anggota pansus mencapai 23 orang. Menurutnya setiap fraksi partai politik bakal diminta mengirimkan separuh dari kekuatan di parlemen.
Seperti PPP yang memiliki sepuluh kursi bakal mendudukkan empat anggotanya di pansus. Majid Kamil menegaskan usulan nama-nama di pansus terkait pelabuhan telah masuk ke sekretariat dewan.
”Pansus mungkin akan terbentuk pada pertengahan pekan depan. Nanti pansus akan memiliki waktu sebulan untuk kerja dan jika masih kurang, maka bisa diperpanjang,” kata Majid.
Dia menegaskan, pansus yang akan segera terbentuk ini tidak berkaitan dengan penggunaan hak angket DPRD.
Sebab menurutnya, DPRD tidak memiliki hak apa-apa, kecuali menemukan dan mengungkap fakta-fakta terkait Pelabuhan Rembang Terminal Sluke. Menurutnya DPRD tidak berhak menutup pelabuhan yang lebih dikenal sebagai Pelabuhan Tanjung Bonang tersebut.
”Sebab produk dari pansus hanya sebatas rekomendasi. Jika misalnya ditemukan persoalan hukum, kami akan merekomendasikan penindakan oleh penegak hukum. Kita nggak berhak apa-apa. Menutup juga nggak berhak. Kita hanya mengungkap dan menguak saja,” paparnya.
Sebelumnya, komisaris utama PT Pelabuhan Rembang Kencana (PRK) Mindo Herbert Sitorus menuding Dirut PT Rembang Bangkit Sejahtera Jaya (RBSJ) sekaligus salah satu direktur di PT PRK, Prilestyo menggelapkan Rencana Induk Pelabuhan (RIP). 
Dokumen yang menjadi sarat wajib penerbitan izin operasional pelabuhan tersebut akhirnya dianggap tidak ada. Akhirnya pelabuhan terkesan tak berizin dan ditutp sementara. (Guntur/AF)

Lebih lengkap baca model Tabloid
Gambar klik
kanan pilih open New Tab atau Buka tautan Baru