Selasa, 16 September 2014

Tabloid INFOKU edisi 85

Dapatkan segera di Kios Terdekat
Terhangat & Penuh Sensasi
Polling Bupati Blora 2015- 2020

Haji Blora 2014 - tabloid INFOKU 85


opini pimpred tabloid INFOKU 84



Problematika Bangsa dan Partai Politik
Penulis Drs Ec Agung Budi Rustanto – Pimpinan Redaksi tabloid INFOKU – diolah dari 14 sumber berbeda)

Krisis kepercayaan masyarakat terhadap partai politik semakin menguat.  Bagi masyarakat, partai politik tidak bermanfaat positif untuk perbaikan kehidupan bangsa dan negara, justru merusak tatanan hukum dan demokrasi serta menciptakan kondisi politik yang tidak beraturan.
Lembaga Survei Nasional (LSN) merilis 53,9% masyarakat mengaku tidak percaya terhadap integritas partai politik.
Krisis kepercayaan ini dilatarbelakangi adanya kinerja buruk partai politik yang ditunjukkan melalui banyaknya kader partai politik terlibat kasus korupsi, kader partai tidak berpihak kepada rakyat dan melakukan  tindakan amoral seperti skandal seks.
Kinerja buruk kader partai ini membuat masyarakat pesimis terhadap partai politik sebagai pilar demokrasi.
Sejatinya kader partai politik harus mampu menjaga nilai-nilai demokrasi kapanpun dan dimanapun terutama dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai wakil rakyat (DPRD, DPD, DPR RI, Kepala Daerah).
Nilai-nilai demokrasi seperti keadilan, partisipatif, pemerataan, dan taat hukum harus dijadikan sebagai pedoman dalam bersikap dan menentukan kebijakan publik. 
Pada praktiknya seperti hasil survei LSN di atas, partai politik tidak menjadikan nilai-nilai demokrasi sebagai landasan atau pedoman dalam berpolitik, justru yang dikedepankan adalah kepentingan politik masing-masing yang berorientasi pada kesejahteraan pribadi kader dan institusi partai politik sehingga kebijakan publik tidak berpihak kepada masyarakat.
Kebijakan kenaikkan harga BBM bersubsidi, misalnya, adalah cermin dari sikap kader partai politik yang tidak  menjadikan nilai-nilai demokrasi sebagai pedoman dalam menentukan kebijakan.
Mestinya, kader partai politik terutama DPR RI harus menolak kebijakan tersebut karena mayoritas masyarakat kecil terutama nelayan, petani, dan buruh tidak menginginkan adanya kebijakan kenaikkan harga BBM bersudsidi. Namun kader partai politik yang duduk di kursi DPR RI tidak menghiraukan suara rakyat, justru mayoritas DPR RI merasionalisasikan kenaikkan harga BBM bersubsidi.
Dinasti Partai Politik
Permasalahan lain partai politik adalah kesenangannya mempertahankan politik dinasti. Kendati partai politik menjadikan demokrasi sebagai asas dan ideologi politik, namun dalam praktiknya mereka tidak bisa lepas dari politik dinasti. Partai politik dikelola secara kekeluargaan.
Struktur dan kepengurusan didominasi satu keluarga. Kader-kader terbaik bangsa tidak diberikan kesempatan oleh keluarga tertentu untuk mengatur dan mengelola partai politik.
Dampak dari dinasti politik partai politik ini adalah terbentuknya struktur negara dan pemerintahan yang dikuasai oleh keluarga tertentu, terciptanya diskriminasi politik dalam berbangsa dan bernegara, dan menguatnya budaya Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN).
Bentuk politik seperti inilah membuat bangsa dan negara semakin terbekalang, termiskinkan, dan memicu lahirnya sejuta persoalan seperti tindakan teroris serta tindakan kekerasan sosial politik.
Bentuk dinasti politik partai politik semakin diperparah lagi dengan adanya pola pikir elit partai baik di pusat maupun di daerah bagai pola pikir pedagang. Pola pikir elit partai bagai pedagang tersebut dikenal sebagai politik dagang sapi.
Politik dagang sapi adalah elit partai menjual partai politik kepada politisi-politisi sebagai kendaraan politik dalam meraih kekuasaan politik seperti DPRD, DPR RI, dan Kepala Daerah. Sebaliknya, para politisi mendekati elit partai untuk menawarkan dengan berbagai tingkatan harga.
Musim politik dagang sapi seperti ini adalah pada saat penyelenggaan pemilihan umum seperti Pemilihan Kepala Daerah dan Pemilihan Legislatif seperti yang berlangsung saat ini.
Pada musim ini dagangan elit partai cukup laku bahkan diperebtukan politisi dengan berbagai kisaran harga. Biasanya harga tergantung sejauhmana kekuatan politik partai politik.
Semakin besar kekuatan politik partai politik maka semakin besar harga yang harus dibayar politisi. Karena itu, acapkali partai politik mengusung dan mendukung politisi yang tidak searah dengan ideologi partai. Elit partai tidak memperhatikan ideologi politisi namun melihat seberapa besar modal uang yang dimiliki politisi.
Dampak dari politisi dagang sapi ini adalah lahirnya pemimpin-pemimpin politik yang tidak memiliki integritas dan kapabelitas dalam menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik dan profesional.
Perbaikan Partai Politik
Sudah saatnya elit dan kader politik menjadikan partai politik sebagai pilar demokrasi dalam membangun bangsa dan negara yaitu salah satunya menempatkan partai politik sebagai institusi untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat didalam proses politik untuk dijadikan sebagai kebijakan publik.
Menurut Michael G. Roskin (1997:202) partai politik berfungsi sebagai alat dalam hubungan rakyat-pemerintah, yaitu sebagai mediator antara kebutuhan dan keinginan warga negara dan responsivitas pemerintah dalam mendengar tuntutan rakyat.
Artinya elit dan kader partai harus menjadi pejuang aspirasi rakyat. Kemampuan partai politik memperjuangkan aspirasi rakyat akan menciptakan kepercayaan masyarakat terhadap keberadaan partai politik didalam institusi pemerintahan.
Menurut Firmanzah (2008:295) partai dapat dipercaya rakyat adalah partai yang mampu berinteraksi dengan rakyat secara intensif.
Dengan interaksi tersebut, partai politik dapat memahami dan memecahkan permasalahan yang dihadapi masyarakat. Melalui proses interaksi, pesan dan aspirasi masyarakat secara keselurahan akan dapat ditangkap oleh partai politik.
Realitas sosial hanya dapat dimengerti dan dipahami melalui proses interaksi. Pemahaman realitas sosial tidak dapat dilakukan dalam ruang-ruang diskusi ditingkat elit dan dinternal partai politik.
Kemampuan partai politik memecahkan persmasalahan rakyat secara langsung meningkatkan kepercayaan rakyat terhadap keberadaan elit dan kader partai politik.
Karena itu, para elit dan kader partai harus berupaya berinteraksi dengan rakyat tanpa dibatasi waktu dan ruang elitis.
Selain perbaikan seperti di atas, hemat saya untuk mewujudkan partai politik pejuang aspirasi rakyat dibutuhkan perbaikan manajemen (pengelolaan) partai yang mengedepankan asas-asas demokrasi pada konteks kaderisasi dan penataan sumber keuangan partai politik.
Kedua hal ini sangat penting untuk diperbaiki guna mewujudkan eksistensi partai politik sebagai pejuang aspirasi rakyat. Kaderisasi yang baik akan mewujudkan kader-kader partai yang berintegritas dan moralitas tinggi didalam berpolitik dan menjalankan tugas dan fungsinya sebagai politisi. Penataan sumber keuangan yang baik memperkuat idealisme partai politik didalam mengusung dan mendukung kader-kader terbaik dalam berpolitik untuk bangsa dan negara.
Partai politik yang mengabaikan peran dan fungsinya sebagai pejuang aspirasi rakyat, mengabaikan demokrasi, dan membudayakan politik dinasti secara langsung menjadikan bangsa dan negara semakin terpuruk.
Karena itu, diharapkan ditahun pemilu ini partai politik dapat mengoptimalkan fungsi kerakyatannya, mampu berinteraksi dengan masyarakat tanpa dibatasi waktu dan ruang elitis, dan berupaya memperbaiki kaderisasi dan penataan sumber keuangan. Dengan melakukan hal-hal tersebut, partai politik akan semakin mantap sebagai pilar demokrasi untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakat, bangsa dan negara.###


Lihat Model Tabloid....
Gambar  Klik KANAN pilih Open New Tab atau Buka Tautan Baru
 

DPRD BLORA Periode 2014-2019 - tabloid INFOKU 84



Topik:
Anggota DPRD Blora Dilantik
Dinasti Baru Bambang Susilo


INFOKU, BLORA. Hari Rabu (27/8) menjadi hari bersejarah bagi calon anggota DPRD Kabupaten Blora yang terpilih melalui pemilihan legislatif April silam.
Sebab, Ketua Pengadilan Negeri Blora, S. Pujiono secara sah melantik anggota DPRD Kab. Blora terpilih periode 2014-2019.
Pelantikan dipimpin Ketua DPRD Kab. Blora, M. Kusnanto bertempat di pendopo kantor DPRD Kab. Blora.
Pelantikan berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor : 170/50 Tahun 2014 tentang Peresmian Pemberhentian dan Peresmian Pengangkatan Anggota DPRD Kab. Blora Masa Jabatan 2014-2019.
Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dalam hal ini diwakili Bupati Blora Djoko Nugroho dalam sambutannya menyampaikan bahwa tantangan DPRD saat ini, adalah menjalankan reformasi politik total untuk menangkis isu-isu negatif, sehingga demokrasi dan demokratisasi bisa dipercaya sebagai proses yang paling pas.
Dikemukakannya DPR tidak hanya sekedar citra namun juga harus bisa diwujudkan dalam pola pikir, perkataan dan pengambilan keputusan.
“Satunya kata dan perbuatan panjenengan adalah Harapan Baru,” tandasnya.
Lebih lanjut Ganjar menegaskan bahwa tugas berikutnya adalah menuntaskan agenda reformasi antara lain otonomi daerah yang seluas-luasnya, penegakan supremasi hukum, maupun  pemerintahan yang bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).
Menurutnya sampai saat ini problem yang tidak segera tuntas adalah pemberantasan KKN dan penegakan hukum. Maka, menurutnya anggota dewan harus punya obligasi moral untuk menuntaskan agenda ini.
“Jangan sampai justru kita yang mengotori, memperkeruh, dan memperlambat jalannya reformasi birokrasi. Itu bisa dilihat dari nyirnyirnya masyarakat terhadap partai politik dan dewan,” ingatnya.
Menurutnya, hari ini merupakan momentum perubahan harus dilakukan DPRD masa Keanggotaan 2014-2019.
 Hal itu bisa dilakukan dalam 3 (tiga) ruang gerak, Pertama, yaitu melalui regulasi dengan melindungi masyarakat dan kepentingan pihak lain yang telah memilih dan DPRD wakili.
Kedua, menyusun anggaran hendaknya penyusunan anggaran mengikuti kaedah yang sudah ditetapkan, seperti tahapan yang ada dalam Musrenbang.
Ketiga, berkaitan dengan fungsi pengawasan, menurutnya anggota dewan hendaknya bisa melakukan pengawasan dengan memegang teguh etika politik, visi politik, misi politik, dan platform partai. Sehingga dalam mengawasi jalannya pemerintahan, selalu berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
Bambang Susilo Ketua DPRD Baru
Diketahui, surat keputusan (SK) pengangkatan anggota DPRD Blora sudah turun. SK tersebut ditandatangani Gubernur Jateng Ganjar Pranowo pada 16 Juli 2014. Kabupaten Blora menjadi salah satu kabupaten di Jawa Tengah, yang pelantikan wakil rakyatnya paling akhir. Yakni, pada 27 Agustus.
Berdasar data yang ada, daerah pemilihan (Dapil) Blora I menghasilkan paling banyak anggota DPRD baru. Dari 11 kursi yang ada, enam kursi diisi muka baru. Yakni, Santoso Budi (PKS), Supardi (Golkar), Jayadi (Gerindra), Bambang Sulistya (PD), Wahono (PPP), dan Agus Untoro Waluyo (Hanura). Sedang muka lama yang masih bertahan adalah Sugeng Haryanto (Demokrat), Kusnanto (Golkar), Abdullah Aminuddin (PKB), Dwi Astutiningsih (PDIP), dan Susanto (Demokrat).
Dengan hasil tersebut dan berdasar perundangan yang berlaku bahwa partai dengan perolehan Kursi DPRD terbanyak yang duduk sebagai ketua Dewan,  maka Bambang Susilo yang merupakan Ketua DPD Partai Demokrat Blora, akan menjadi ketua DPRD Blora periode 2014-2019.
Karena, partai itu menjadi peraih suara terbanyak dalam Pemilihan Umum Legislatif (Pileg) 9 April lalu. (Endah/TG/Agung)




Gunadi kepala DPPKAD Blora
Rp. 8 juta Pesangon Anggota Dewan
INFOKU, BLORA- Akhirnya  isu adanya anggota DPRD periode 2009-2014 yang akan mendapat pesangon cukup besar, tidak terbukti.
Sebab, pesangon yang diterima masing-masing anggota dewan periode 2009-2014 itu, sebesar Rp 8 juta.
Bahkan, ada juga anggota dewan yang mendapat pesangon kurang dari jumlah itu. Hal tersebut bergantung pada masa kerja dan jabatannya.
”Uang pesangon yang akan diterima mantan anggota dewan sekitar Rp 8 juta. Tapi, ada juga yang terima kurang dari itu,” kata Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Gunadi, Rabu (27.8).
Gunadi menjelaskan, jumlah pesangon tersebut telah ada ketentuannya. Yakni, sebanyak enam kali uang representasi.
Sementara, untuk anggota biasa dengan pimpinan dewan ada perbedaan, tetapi tidak terlalu besar.
”Untuk pimpinan dewan, akan menerima sekitar Rp 11 jutaan. Patokannya sudah seperti itu,” jelasnya. (Agung)



HM Kusnanto Ketua DPRD Blora Periode 1999-2014.
Ucapkan Terimakasih atas Dukungan Kinerja Dewan
INFOKU, BLORA- Sementara itu, Ketua DPRD Maulana Kusnanto sebelum mengakhiri masa tugasnya sebagai ketua DPRD secara terbuka menyampaikan permintaan maaf.
Namun demikian, dirinya berterima kasih atas dukungan semua pihak terhadap kinerja dewan.
”Saya atas nama pribadi dan lembaga, memohon maaf jika ada kinerja dewan yang kurang berkenan. Kami juga berterima kasih kepada pihak-pihak di Blora, yang telah membantu DPRD dalam menjalankan tugasnya,” ucap Kusnanto. 
Sekretaris DPD Golkar Blora itu menambahkan, periode selanjutnya dirinya masih duduk di kursi legislatif. Namun, ia tidak menempati jabatan sebagai ketua dewan.  (Endah/AR)


Lihat Model Tabloid....
Gambar  Klik KANAN pilih Open New Tab atau Buka Tautan Baru
 

Korupsi Dana Tebu-tabloid INFOKU 84



Ketua APTRI Blora Sunoto Ditahan di Kedungpane
INFOKU, BLORA. Setelah melalui proses yang panjang akhirnya Kejaksaan Negeri (Kejari) Blora menahan Ketua Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia (APTRI) Blora, Sunoto..
Penahanan bermula setelah penyidik Polres menyerahkan barang bukti dan tersangka kasus dugaan penyimpangan dana tebu 2012.
Sebelumnya dalam proses penyidikan, tokoh masyarakat Desa Ngampon, Kecamatan Jepon, Blora, belum pernah ditahan oleh penyidik.
"Setelah barang bukti dan tersangka dilimpahkan, kami langsung tahan tersangka," jelas Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Mochamad Djumali, Selasa (26/8).
Ditahannya Sunoto, lanjutnya, untuk memudahkan pemeriksaan, karena setelah dilimpahkan penyidik Kepolisian Resor (Polres), kewenangan berada di Kejaksaan Negeri (Kejari).
Alasan lainnya, dikhawatirkan tersangka melarikan diri, menghilangkan barang bukti dan mengulangi perbuatannya.
Djumali menambahkan, kasus tersebut masuk dugaan tindak pidana korupsi (tipikor), yakni dengan tempat sidang di pengadilan tipikor di Semarang. Untuk itu, kata dia, tim jaksa harus ke Semarang jika akan sidang.
Mengingat tempat sidangnya di Semarang, lanjutnya, Sunoto usai diperiksa di Kejari langsung dibawa ke Semarang, dan kini dititipkan di lembaga pemasyarakatan (LP) di Kedungpane, LP khusus untuk kasus korupsi.
Saat ke Semarang, Sunoto dikawal tim dari Kejari dan Polres Blora, juga diantar beberapa kerabatnya. "Untuk sementara kami tahan selama 20 hari, sehingga diusahakan penyelesaian berkas untuk segera bisa dilimpahkan ke pengadilan," kata Kajari Blora.
Lanjut Djumali. jika pemeriksaan belum cukup waktu, penahanan bisa diperpanjang 20 hari lagi, dan pengadilan juga punya wewenang memperpanjang penahanan.
"Nanti tergantung prosesnya, jika 20 hari belum cukup, ya diajukan perpanjangan lagi," katanya lagi.
Seperti diberitakan sebelumnya, pada 2012 turun dana revolving (bergulir) untuk perluasan tanam tebu seluas 300 hektar dengan dana Rp 18 juta perhektar, sehingga total dana yang mengucur Rp 5,4 miliar.
Dana ini diduga disalahgunakan sejumlah pejabat dan orang-orang di dekat kekuasaan.
Dana itu dibagikan ke 24 kelompok, salah satunya adalah APTRI, tapi APTRI hanya menerima 52 hektar, sementara sisanya dibagikan ke kelompok lain. Kelompok inilah yang diduga banyak yang fiktif.
Sedangkan Sunoto sebagai ketua APTRI membuat kelompok tani fiktif yang menerima dana untuk 20 hektar lahan merugikan negara Rp 360,3 juta.
Sunoto dijerat pasal 2 Undang-Undang (UU) Nomor 33 tahun 1999, diubah menjadi UU nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 55 (1) KUHP. (Endah/agung)

Lihat Model Tabloid....
Gambar  Klik KANAN pilih Open New Tab atau Buka Tautan Baru