Saturday, March 31, 2018

Opini - Wartawan Bakul Berita



Wartawan Bakul Berita Bukan Hakim

(Penulis Drs Ec Agung Budi Rustanto – Pimpinan Redaksi tabloid INFOKU – diolah dari 9 sumber berbeda)



Menjadi pewarta merupakan sebuah seni tersendiri bagi siapa saja yang benar-benar menganggap bahwa profesi ini sebagai pekerjaan yang mulia dan membanggakan.

Tentunya jika hal itu telah ditanamkan sudah pasti akan menjalankan kapasitasnya dengan cara terhormat. Yang dimana kehormatan itu akan muncul dengan mengedepankan etika sesuai dengan kode etik jurnalis.

Kredibilitas dan inegritas seorang wartawan akan bertahan seiring sikap yang mampu berdiri pada pondasi-pondasi tersebut.

Seorang wartawan adalah figur yang mampu berbaur pada seluruh kalangan dan memiliki koneksitas yang sangat luas.

Karena insan pers tidak hanya memiliki keahlian dalam meramu redaksi pemberitaan melainkan mampu menempatkan peranannya sebagai mediator yang independen, mampu memahami kapasitasnya yang memiliki banyak batasan.

Sebaliknya, tidak sedikit ditemui di lapangan banyak oknum wartawan yang justru terkesan berlaku seolah kapasitasnya mencakup segala lini baik itu sebagai PENYIDIK, PENUNTUT bahkan sebagai HAKIM.

Beberapa orang kepala sekolah. Kades ataupun Kuntraktor  misalnya, sering menuturkan pada saya bahwa mereka kadang berhadapan dengan wartawan yang terkesan menyidik bak Polisi, menetapkan dakwaan bak seorang jaksa bahkan tidak ragu menjastifikasi (menfonis) bersalah bak seorang Hakim.

Keluhan seperti ini sebenarnya telah lama berlangsung sejak menjamurnya media cetak yang muncul hampir setiap bulan.

Dengan makin banyaknya media cetak maupun elektronik yang beredar di Blora yang tentunya jumlah it
u akan berpengaruh pada personil yang semakin banyak.

Ironisnya ada perekrutan tenaga pewarta terkesan asal-asalan tanpa mengedepankan unsur kualitas dan SDM calon wartawan atau setidaknya memberikan pembekalan untuk mengedepankan kode etik jurnalisme indonesia yang bermartabat dan cerdas.

Buktinya, di lapangan tidak sulit menemukan oknum wartawan yang tidak hanya menggunakan kapasitasnya untuk mengintimidasi sumber bahkan juga menganggap dirinya sebagai super power yang dapat menentukan nasib setiap sumber, dengan berlaku seolah dirinya tak terjangkau hukum.

Dia tidak sadar bahwa bahasa hukum itu jelas didalamnya mengatakan (BARANG SIAPA), tidak disebut (KECUALI).

Hanya kemitraan yang menjadikan seorang wartawan menjadi kuat, bukan arogansinya...Kekuatan bermitra dengan menjunjung tinggi ETIKA Jurnalis akan membentuk kewibawaan seorang wartawan. Karena wartawan hanya penyaji informasi yang berimbang dengan mengedepankan azas praduga tak bersalah. Karena wartawan adalah bakul (penjual) berita bukan HAKIM.

Artinya menulis adalah makanan sehari-hari jurnalis media cetak. Entah itu majalah, tabloid, atau koran.

Selain itu ada juga wartawan media online yang tetap harus ahli menyampaikan kata-kata secara terstruktur agar informasi dapat tersampaikan dengan jelas pada pembaca.



Kebanyakan wartawan memang fasih merangkai kata saat menuliskan reportase. Data dan fakta di lapangan, baik pandangan mata atau wawancara diramu dengan baik. Berpikir sebentar menentukan angle/sudut pandang berita, langsung tulis.

Kalau mingguan atau bulanan, mungkin waktu berpikirnya lebih panjang ketimbang wartawan harian.

Dari penulisan berita inilah. awal apakah media itu dapat diterima dimasyarakat atau tidak.

Artinya dari rangkaian kata sebuah berita yang ditulis seorang wartawan juga merupakan faktor daya tarik yang menyebabkan laku tidaknya media tersebut. 

Atau dengan kata lain seorang wartawan hendaknya harius mampu menjual beritanya sehingga dapat menarik orang untuk membacanya.# 

Wis Wayahe Kuncara


Realita Blora Berubah


Opini - Pembangunan dan Fungsi Pengawasan



Proyek Pembangunan dan Fungsi Pengawasan
Penulis Drs Ec Agung Budi Rustanto – Pimpinan Redaksi tabloid INFOKU – diolah dari 18 sumber berbeda)

Tulisan ini semoga dapat menjadi bahan pertimbangan bagi para pejabat dan pelaksana Proyek di Blora agar, apapun kasus yang berkaitan Proyek APBD tidak akan terjadi penyimpangan.
Tidak dapat dipungkiri, istilah ”pembangunan” mungkin dapat memicu rasa mual pada banyak kaum terpelajar dan warga biasa.
Dengarkan sinisme orang-orang biasa di kota ataupun desa. Ketika mereka melihat jalan yang diaspal, jembatan yang diperbaiki, gedung sekolah yang dibangun, warga yang dikumpulkan untuk penataran gizi, atau pembuatan KTP elektronik, mereka bilang: ”Itu hanya proyek!”.
Mungkin dbenak mereka yang dimaksud adalah kolusi penjarahan anggaran pembangunan oleh para kontraktor/pengusaha, politisi, dan pejabat pemerintah.
Itu bahasa sederhana yang mengisyaratkan seberapa akut dan kolosal pembangunan telah membusuk. Bisa saja istilah ”pembangunan” tetap dipakai, tetapi isinya tak lebih dari kontrak-kontrak bisnis melalui kolusi para pengusaha, politisi, dan pejabat.
Kalau tak ada kebutuhan riil dan manfaat bagi warga, proyek-proyek itu akan diciptakan dari ketiadaan. Penjarahan anggaran kompleks Hambalang disebut pembangunan olahraga.
Penjarahan anggaran pengadaan kitab suci disebut pembangunan agama atau mungkin pembangunan akhlak.
Penjarahan anggaran alat-alat medis disebut pembangunan kesehatan. Bahkan, penjarahan lisensi mobil murah dengan emisi rendah mungkin disebut pembangunan transportasi dan lingkungan. Makin terdengar luhur istilahnya, makin konyol faktanya.
Silakan menambah daftar contoh. Jika cara menjarah itu dilakukan melalui penggelembungan nilai proyek (mark up), pembuatan perusahaan fiktif, atau cara lain, itu hanya soal taktik dan kadar.
Sebagian besar kasus megakorupsi yang sedang meledak ke publik dan ribuan kasus lain di daerah yang tidak diproses berisi penjarahan anggaran pembangunan ini. Itulah mengapa istilah proyek menjadi kotor dan jorok.
Proyek-proyek yang sebagian atau seluruhnya dilakukan untuk menjarah anggaran pembangunan itu umumnya dipahami sebagai bagian dari apa yang disebut ’pemburuan rente’ (rent-seeking).
Istilah itu dipakai sejak dasawarsa 1960-an oleh para ekonom yang berpandangan bahwa ancaman terbesar terhadap pasar bebas berasal dari regulasi negara.
Adanya otoritas regulasi pemerintah membuat para penjarah berlomba memenangkan privilese-monopoli yang disebut ”rente”.
Itulah mengapa ekonom neoliberal Gary Becker menulis di tahun 1994:
”Jika kita hapus negara, kita lenyapkan korupsi” dan pemburuan rente. Debat perkara ini berlanjut, termasuk pandangan bahwa tidak semua jenis rente merusak. Namun, argumen bahwa korupsi dan pemburuan rente akan lenyap dengan menghapus negara adalah omongan konyol.
Keruwetan debat akademik itu tidak perlu mengganggu kita. Yang mau dikatakan, luasnya penjarahan anggaran pembangunan melalui proyek-proyek merupakan bentuk pemburuan rente.
Itulah mengapa bisa dikatakan bahwa pembangunan di Indonesia telah dan sedang membusuk menjadi proyek memburu rente (pembangunan = proyek + rente). Hampir semua terjadi melalui kolusi pebisnis, politisi, dan pejabat.
Mencegah Korupsi Proyek
Pencegahan korupsi semestinya dilakukan oleh eksekutif (Pemerintah dan Pemda). Fungsi manajemen yang lebih tepat untuk pencegahan ini adalah pengendalian (control).
Pengendalian terdiri dari dua bentuk yaitu pengendalian pencegahan (preventive control)dan pengendalian korektif (corrective control).
Pengendalian pencegahan: mekanisme yang dimaksudkan untuk mengurangi kesalahan sehingga dapat meminimalkan kebutuhan tindakan koreksi.
Beberapa contoh perangkat yang digunakan pada pengendalian pencegahan adalah peraturan, standar, prosedur(SOP), rekrutmen dan seleksi pejabat/pegawai dan pelatihan.
Pengendalian korektif : mekanisme untuk mengurangi atau menghilangkan perilaku atau hasil yang tidak diinginkan sehingga mencapai kesesuaian dengan peraturan dan standar institusi.
Contoh perangkat pengendalian korektif antara lain mengukur/menguji proses selama pelaksanaan dan segera melakukan tindakan koreksi tentang jika ada penyimpangan.
Di Indonesia, saat ini institusi pencegahan disisi hulu adalah Kementerian Aparatur Negara yang seharusnya menyusun berbagai ketentuan tentang sistem rekrutmen pejabat, perilaku dan kompensasi.
Badan Kepegawaian Negara yang menyusun sistem rekrutmen pegawai negeri yang mengiliminer masuknya pegawai yang berakhlak kurang baik (psikotest?)
Perlu dianalisis jumlah PNS yang diperlukan karena dinilai terlalu banyak, padahal pekerjaan telah dibantu komputer dan Web.
Jumlah yang lebih kecil (1/3 dari sekarang) memungkinkan meningkatkan gaji secara bermakna. Apalagi diera otonomi daerah, kok jumlah PNS pusat nambah terus?
Berbagai undang-undang dan peraturan perlu direview secara mendalam oleh Kemenhumkam untuk mendukung penanggulangan korupsi.
Bappenas, Kementerian Keuangan, Dirjen Cipta Karya harus memperbaiki Kepres tentang Pengelolaan Proyek Pembangunan yang selama ini cenderung diperbaiki secara “tambal sulam” dan masih mudah ditembus para koruptor.
Standar harga bangunan yang dususun Dirjen Cipta Karya setiap tahun cenderung terlalu besar (25-30 %) sehingga merugikan keuangan negara.
Institusi pemeriksa/audit proyek pembangunan juga tumpang tindih dan mengeluarkan dana sangat besar (untuk gaji, fasilitas dan overhead), tapi kurang efektif. BPKP cenderung “melindungi” Kepala Pemerintahan dan ITJEN cenderung “melindungi” Menteri.
Keduanya tidak ada dalam UUD 1945 karena hanya menyebut BPK sebagai institusi pemeriksa keuangan.
Inspektorat & Masyarakat
Aparat pengawasan fungsional di daerah yaitu Inspektorat, sejauh ini banyak daerah yang tidak menunjukkan kinerja yang optimal dalam pencegahan hal yang berkaitan penyimpangan proyek.
Pertama kapasitas dalam pelaksanaan audit yang tidak memadai karena SDM yang lemah.
Kedua dan yang terpenting adalah posisinya yang tidak independen dimana kepala inspektorat bertanggungjawab dan melapor kepada bupati/walikota/ gubernur.
Sehingga ketika para kepala daerah dan jajarannya menginisiasi proses kerjasama antara legislatif dan rekanan, maka inspektorat tidak akan mampu untuk bertindak.
Berbagai kasus korupsi yang menyangkut pengadaan di daerah selama ini hampir tidak ada  yang diungkap berdasarkan hasil kerja inspektorat daerah.
Melihat peta diatas, dimana pengawasan oleh aparat yang diharapkan tidak berjalan sementara motivasi birokrat dan legislatif dalam menyalahgunakan kewenangannya untuk memperkaya dirinya dan kelompoknya terbukti sangat kuat, maka peran pengawasan oleh masyarakat menjadi amat penting.
Kapasitas masyarakat untuk melakukan pengawasan ini perlu diperkuat agar sejajar dengan pemerintah dalam artian memiliki pengetahuan teknis tentang proses pengadaan dan pemberian hibah serta paham issue-issue yang aktual tentang pelaksanaannya.
Bila peran masyarakat dapat dalam pengawasan proyek pembangunanan niscaya perlahan namun pasti, korupsi akan perlahan akan berkurang di negeri ini.###

City Gas


Hanjar Pranowo Gubenur Jateng


Opini - Bupati Pilihan Rakyat!



Selamat Datang Bupati Pilihan Rakyat!
Penulis Drs Ec Agung Budi Rustanto – Pimpinan Redaksi tabloid INFOKU – diolah dari 7 sumber berbeda)

PERTAMA-TAMA saya ucapkan selamat atas terpilihnya bapak Djoko Nugroho dan Arief Rohman sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Blora periode 2016 s/d 2021.
Terpilihnya kembali Djoko Nugroho atau lebih akrab dipanggil Kokok sebagai calon incumbent di Kabupaten Kepulauan Blora semakin menambah daftar panjang atas hasil survei yang pernah di lakukan sejak pertama kali pelaksanaan Pilkada digulirkan tahun 2005 hingga kini sudah ratusan bahkan ribuan pelaksanaan Pilkada di selenggarakan di berbagai daerah di Indonesia selalu di dominasi oleh kemenangan calon incumbent.
Besarnya ruang, peluang dan potensi calon incumbent kembali terpilih sejatinya tidaklah mengejutkan banyak kalangan karena pelaksanaan pilkada di berbagai daerah di Indonesia telah membuktikan hal itu.
Bahkan jauh-jauh sebelum pilkada berlangsung di Kabupaten Blora, masyarakat umum sudah membuat kalkulasi politik dan sudah ada yang berani memastikan bahwa Kokok sebagai calon incumbent akan berpeluang besar keluar sebagai pemenang: Pertama, karena akses ekonomis, kedua, akses sosial-kemasyarakatan dan ke-tiga, akses politik yang dimiliki.
Saya setuju sekali, karena politik adalah ''art possible'': Seni kemungkinan.
Artinya sesuatu yang tidak mungkin bisa saja menjadi mungkin atau sebaliknya sesuatu yang mungkin dapat pula menjadi tidak mungkin. Atau mungkin kekalahan calon incumbent Fauzi Bowo dari Jokowi di Jakarta disodorkan sebagai contoh dalam hal ini.
Ini penting sebagai motivasi menurut saya, namun yang tak kalah pentingnya adalah sebagai calon pendatang baru yang berhadapan dengan calon incumbent, sudah selayaknya melakukan kerja ekstra, umpamanya dengan melakukan pemetaan liketabilitas dan elektabilitas sang calon.
Hasil survei beberapa daerah yang di-release dan kerap didominasi kemenangan calon incumbent : Hingga akhir Desember 2006 saja paling tidak tercatat sebanyak 62,2 persen kepala daerah incumbent yang maju dalam pesta demokrasi pilkada berhasil keluar sebagai pemenang.
Bahkan survei yang pernah dilakukan oleh LSI (2007) dari 230 kepala daerah incumbent yang maju kembali sebagai calon kepala daerah, sebanyak 143 orang (62,17 persen) menang dan terpilih kembali sebagai kepala daerah dengan sisa hanya persentase kecil sekitar 87 orang (37,83 persen) menuai kekalahan dan catatan ini harusnya ''di lawan'' dan dimentahkan dengan data hasil survei yang dilakukan sendiri yang dalam hal ini mungkin bisa saja dengan melibatkan jasa konsultan politik.
Karena dari data hasil survei itu peta politik bisa diketahui: Selain faktor elektabilitas, juga bisa diketahui karakteristik masyarakat dan klasifikasi serta segmentasi masyarakat pemilih.
Dari sinilah rancangan strategi menutupi kekurangan dan rancangan strategi kemenangan bisa di buat. Bahkan dari data hasil survei juga bisa diketahui peta masyarakat yang memilih atas dasar pertimbangan uang, pertimbangan visi-misi, program kerja sehingga segala sesuatunya bisa di deteksi sedini mungkin oleh sang calon.
Sudahlah, namun yang sudah jelas pasti masyarakat Kabupaten Blora telah kembali memilih Djoko Nugroho yang saat ini berpasangan dengan Arief Rohman untuk memimpin Blora lima tahun kedepan.
Dengan demikian, usai sudah perhelatan demokrasi melalui pentas Pilkada Kabupaten Blora sebagai bagian dari upaya mendemokratisasikan kehidupan politik pada tingkat lokal yang dilaksanakan serentak secara nasional 09 Desember 2015 lalu.
Tentu saja persoalan kalah-menang dalam konteks ini sudah tidak relevan lagi untuk di perbincangkan apa lagi di perdebatkan.
Mungkin atas dasar itu pula dilantikanya Bupati Djoko Nugroho oleh Gubenur Jateng Ganjar Pranowo  Rabu (17/2), akan menunjukkan dengan jelas bahwa serangkaian ide-gagasan, konsep pemikiran yang terpapar dalam visi-misi dan program kerja yang ditawarkan selama kampanye berlangsung akan dapat terimplementasi dengan baik.
Dalam konteks ini, tentu saja dengan tidak mengabaikan intensitas pengawasan secara objektif-konstruktif-solutif terhadap pemerintahan pasca pelaksanaan Pilkada agar roda pemerintahan dapat berjalan efektif.
Sehingga janji politik yang di tawarkan selama kampanye berlangsung dapat terealisasi dengan baik dan bukan pengawasan yang bersifat subjektif-destruktif, apriori hingga fitnah, bukan pula pengawasan yang pragmatisme : Bergantung pada asas manfaat atas sesuatu yang dianggap benar, bila mendatangkan keuntungan diri pribadi.
Dalam kerangka inilah pengawasan dilakukan agar pelaksanaan pesta demokrasi Pilkada yang sejatinya berorientasi bagi kesejahteraan rakyat dan kemajuan daerah karena kepala daerah terpilih mendapat legitimasi penuh dari rakyat, sebagai pemegang kedaulatan tertinggi dalam demokrasi, tidak terpeleset menjadi pesta festival tanpa makna.
Sekadar rute hanya untuk mendapatkan legitimasi rakyat dan menjadi sekadar ''ritual dan mekanis'' kegiatan rutin-periodik lima tahunan. Memang dari perspektif filsafat Lockian menyatakan, bahwa pada dasarnya manusia itu baik, sehingga semua orang harus dilihat sebagai subyek yang baik, berpikir dan berperilaku positif.
Namun prinsip demokrasi memang mensyaratkan peran serta rakyat secara aktif-artikulatif, bukan saja sekadar hanya berperan memanfaatkan hak pilih melalui partisipasi di bilik suara saat Pilkada berlangsung, tapi juga melakukan perluasan partisipasi rakyat dan pengawasan terhadap kekuasaan terpilih yang merupakan syarat mutlak utama dalam demokrasi.
Selamat Datang Bupati Pilihan Rakyat,!###