Rabu, 20 Agustus 2014

tabloid INFOKU 82

edisi terbaru 
Lebih Berani 
Menyajikan fakta yang nyata 
Dapatkan segera dikios terdekat

Jangan Rusak Birokrasi -opini tabloid INFOKU 82



Benahi Birokrasi Jangan Rusak Birokrasi
Penulis Drs Ec Agung Budi Rustanto – Pimpinan Redaksi tabloid INFOKU – diolah dari 4 sumber berbeda)
Kebijakan reformasi yang kini digulirkan pemerintah tidak boleh hanya sekedar teori, namun juga harus mampu dilaksanakan sesuai dengan konsep yang telah dibentuk. Dalam hal ini, diperlukan pemimpin yang dapat tegas mengawal implemnetasi berbagai program reformasi birokrasi tersebut.
Program reformasi bukan sebatas di atas kertas tetapi punya konsep dan harus ada pemimpin yang menjamin dapat diparktikkannya secara nyata. Kalau program itu tidak dapat dilakukan maka itu hanya omong kosong.
Mewujudkan tata pengelolaan pemerintah yang bersih butuh komitmen yang kuat dan harus didukung oelh seluruh stakeholder yang ada terutama dari para pemangku dan pembuat undang undang itu sendiri. Sebenarnya pemerintah hingga kini telah menyusun sejumlah program reformasi birokrasi.
Namun kerap menjadi kendala akibat adanya permasalahan dalam reformasi politik.
Kementriaan Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi telah berupaya mengimplementasikan amanah perundang undangan menyangkut pembenahan birokrasi, tetapi masih mengalami persoalan dikarenakan kurangnya dukungan politik dalam proses pelaksanaannya.
Reformasi birokrasi itu sebenarnya sudah ada, kita tidak perlu meragukan, untuk itu reformasi birokrasi dan politik harus berjalan beriringan dan seimbang.
Kebijakan reformasi sistem politik harus menjadi bagian Presiden dan Wakil Presiden, Pasangan Gubernur dan Wakil serta Pasangan Bupati/Walikota dan Wakilnya  supaya ke depan semakin berjalan baik.
Ada sejumlah persoalan yang perlu menjadi perhatian pemerintah dalam melakukan reformasi birokrasi.
Mulai dari proses perekrutmen pegawai negeri sipil (PNS), efisiensi dalam menjalankan pelayanan publik dan masalah politisasi birokrasi dan yang paling pokok penempatan pejabat yang disukai kepala Daerah.
Hal inilah yang berpotensi merusak tatanan birokrasi kita khususnya didaerah.
Saat ini tercatat 321 kepala daerah dan 1266 pejabat yang terlibat korupsi serta ribuan briokrat tersangkut masalah hukum.
Problem politisasi birokrasi yang berkembang poltisasi fasilitas negara untuk pemenangan kandidat. Ini menjadi sangat dasar, sehingga pembangunan sistem menjadi prioritas agar tata kelola pemerintahan menjadi akuntabel.
Apalagi kini sebesar 70 persen urusan rakyat ada di daerah, dan banyak kepala daerah yang tak siap mengelola anggaran.
Untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih harus dimulai dengan proses  rekrutmen pegawai, tanpa rekrutmen yang baik dan akuntabel maka birokrasi akan menjadi kerumunan ’serigala’ yang akan dijadikan kepentingan politik dan sumber korupsi.
Sehingga sebagai sebuah proses, reformasi birokrasi yang telah, masih, dan terus berjalan, tentu tidak dapat dilepaskan dari kekurangan-kekurangan (kegagalan) dan kelebihan-kelebihan (keberhasilan) yang didapatinya.
Apabila kita melihat proses reformasi birokrasi yang tengah berjalan di Indonesia, sulit rasanya untuk tidak mengatakan bahwa upaya konkrit dalam melaksanakan reformasi birokrasi memang sudah dilakukan dan dapat kita observasi.
Namun prosesnya tidaklah mudah. Perlu komitmen yang kuat, bahkan dukungan elit politik dan birokrasi untuk mengawal jalannya reformasi merupakan syarat mutlak.

Satu pelajaran penting dari praktik reformasi birokrasi di banyak negara adalah bahwa proses tersebut butuh waktu yang panjang.
Perlu berabad-abad untuk mencapai kemajuan seperti yang mereka rasakan sekarang. Oleh karenanya, sangat wajar apabila yang kita temukan sekarang lebih banyak kegagalan dibandingkan keberhasilan, karena kita baru melakukannya dalam hitungan puluhan tahun, meskipun terasa sudah cukup lama.
Selain komitmen yang kuat dari elit politik dan birokrasi untuk menyelesaikan agenda reformasi, kontrol atas perilaku birokrat juga dapat diberikan oleh kekuatan lain di luar seperti Pers, NGO, atau lembaga independen lainnya.
Melalui kontrol yang sehat, diharapkan tercipta kondisi birokrasi yang ideal, yakni tata pemerintahan yang baik dengan birokrasi yang profesional, berintegritas tinggi, serta dapat menjadi pelayan masyarakat sekaligus menjadi abdi negara.
Kemudian terhadap birokrat-birokrat yang masih memiliki idealism untuk memperbaiki negeri, seyogianya tidak terjebak pada sikap pesimistis apalagi menyerah pada sistem yang ada.
Hal tersebut justru menjadi tugas bersama, untuk terus diperbaiki. Meminjam sindiran seorang pejabat negara yang peduli terhadap birokrasi: “Yang ikut-ikutan mengalir di sungai itu cuma sampah, ikan aja berenang melawan arus!”.##

Lihat Model Tabloid....
Gambar  Klik KANAN pilih Open New Tab atau Buka Tautan Baru
 


Topik Calon Bupati Blora-tabloid INFOKU 82

Persaingan Menuju Blora 1 mulai Tampak
INFOKU, BLORA- Pasca pemilu Presiden (pilpres) yang memunculkan presiden & Wapres  terpilih 2014-2015  Joko Widodo & Jusuf Kalla, aroma persaingan menuju Blora 1 mulai tampak.
Sudah ada 2 pasangan nama yang bakal muncul muncul, bahkan menguat dan menjadi perbincangkan dikalangan masyarakat Blora secara luas.
Padahal sebelumnya pasangan K2 (Kokok-Kusnanto) sempat menguat, namun namanya politik perlahan mulai tak terdengar keras lagi gaungnya.
Kedua pasang bakal calon Bupati (Cabup)  dan calon Wakil Bupati yang akan berlaga pada Pemilukada Blora 2015 mendatang yakni Joko Nugroho-Edi Harsono dan Kusnanto-Abu Nafi.
Padahal sebelumnya pasangan K2 (Kokok-Kusnanto) sempat menguat namun namanya politik perlahan mulai tak terdengar keras lagi gaungnya.
Untuk pasangan Kusnanto-Abu Nafi kereta politik yang digunakan sudah pasti yakni Partai Golkar yang memperoleh 8 Kursi dan PPP yang memperoleh 5 kursi di DPRD.

Bahkan kepada INFOKU, Kusnanto yang ditemui disela-sela open house lebaran, mengatakan dirinya akan maju bersama Abu Nafi.
“Yang jelas saya akan maju dengan Abu Nafi,” katanya singkat tanpa menyebut siapa yang cabupnya.
Seperti diketahui Abu Nafi saat ini duduk sebagai Wakil Bupati yang juga ketua PPP kabupaten Blora, sementara Kusnanto masih menjabat sebagai ketua DPRD sekaligus sekretaris DPD Partai Golkar Blora.
Saat dikonfirmasi Abu membenarkan dirinya akan bergandengan dengan Kusnanto, akan tetapi belum disebutkan siapa yang akan menjadi Cabup & Cawabupnya.
“Tunggu kesepakatan nanti,” katanya singkat.
Sementara Pasangan Djoko Nugroho-Edi Harsono yang sangat ramai dibacarakan, akan menggunakan kereta politik yang digunakan untuk pilpres lalu, yakni PDIP, Nasdem, PKB dan Hanura.
Dari data yang berhasil dikumpulkan INFOKU baik dari jajaran kepengurusan DPD PDIP Jateng maupun Pengurus DPC PDIP Blora, nampaknya PDIP tidak mau hanya sekedar dijadikan kereta politik saja, tanpa menempatkan orangnya.
Seperti diketahui PDIP yang merupakan ujung tombak koalisi partai pada Pilpres lalu, tentunya tidak mau kalau kadernya tidak duduk minimal wakil Bupatinya.
Sebagai mana diketahui Djoko Nugroho atau yang dikenal dengan panggilan Kokok saat ini menjabat Bupati Blora, pada Pemilu Kada lalu menggunakan kereta politik Partai Demokrat dan partai pendukung lainnya seperti Hanura dan PKB.
Sedang Edy Harsono yang saat ini masih duduk sebagai anggota dewan dari partai Hanura, saat pemilu 9 Mei lalu partainya hanya memperoleh 1 Kursi, sangat jauh dibanding PDIP yang memperoleh 6 kursi dewan.
Dengan pertimbangan inilah tentunya PDIP tidak akan mudah merekomendasikan pasangan Djoko Nugroho-Edi Harsono sebagai pasangan yang akan diusung partainya.
Kalangan dan simpatisan PDIP banyak yang berkeinginan agar minimal wakil bupati dipilih dari kalangan partainya.
Sedangkan pencalonan Kokok sebagai Calon Bupati partai ini kemungkinan besar akan mulus, mengingat dia masih menduduki jabatan Bupati Blora saat ini.(Endah/Tanti/Agung)

Lihat Model Tabloid....
Gambar  Klik KANAN pilih Open New Tab atau Buka Tautan Baru
 

Politik & Hukum tabloid INFOKU 82



Website Kejaksaan Blora Diluncurkan
INFOKU, BLORA- Terobosan dilakukan Kejaksaan Negeri (Kejari) Blora. Dalam rangka memperingati Hari Adhyaksa  ke-54, sebuah situs internet diluncurkan, Senin (21/7).
Launching website dengan alamat www.kejari-blorakab.go.id itu dilakukan dihadapan wartawan yang mengikuti buka puasa bersama.
‘’Kami ingin masyarakat terutama warga Blora bisa mendapatkan informasi lebih luas tentang kejaksaan negeri Blora melalui website ini,’’ ujar Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) Blora M Djumali.

‘’Kami mengharapkan rekan-rekan wartawan memberi masukan konten website yang baru diluncurkan itu. Terus terang kami masih dalam tahap belajar,’’ tandas Kasi Datun Kejari Nugroho Wisnu Wibowo.
Peluncuran website itu cukup beralasan. Sebab di era teknologi saat ini, masyarakat membutuhkan informasi hukum yang bisa diakses dengan mudah kapanpun dan dimanapun.
Peluncuran website tersebut bakal ditindak lanjuti dengan penandatangan nota kesepakatan bersama (MoU) antara Kejaksaan Negeri Blora, Bagian Humas dan Protokol Setda Kabupaten Blora dan Dinas Perhubungan Pariwisata Kebudayaan Komunikasi dan Informatika (DPPKKI).
‘’Adanya website selain memudahkan informasi tentang hukum kepada masyarakat juga memberikan konsultasi hukum yang berkaitan erat dengan program masyarakat sadar hukum,’’ tandas Djumali.
Mantan Kajari Sintang Kalimantan Barat itu menyatakan  selain melalui website, pihaknya juga berupaya memberikan pemahaman luas kepada masyarakat terkait hukum melalui berbagai kesempatan.
Diantaranya dengan membuka stand khusus konsultasi hukum di arena Expo UMKM 2014 di kawasan Blot T. Selain itu juga direncanakan menggelar interaktif tentang hukum melalui Radio Gagak Rimang.(Endah/AM)


Lihat Model Tabloid....
Gambar  Klik KANAN pilih Open New Tab atau Buka Tautan Baru

 

Minggu, 17 Agustus 2014

Pemkab Blora - tabloid INFOKU 82



Rp,3,4 milyar dari DBH
INFOKU, BLORA – Pendapatan daerah dari Dana Bagi Hasil (DBH) minyak dan gas (migas), menunjukan mulai ada kenaikan.
Pada semester pertama tahun ini mencapai Rp 3,41 miliar untuk minyak bumi, dan Rp 32,9 juta DBH untuk gas bumi.
Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Setyo Edy mengatakan pendapatan DBH migas Blora 2015, ditargetkan mencapai Rp 2,29 miliar dan gas bumi Rp 53,3 juta. bahkan, hingga bulan Juli ini, pendapatan DBH migas sudah melampaui target.
”DBH untuk migas di Blora naik dari Rp 2,4 miliar menjadi Rp 8,4 miliar pada tahun ini. Kenaikan DBH tersebut melalui proses panjang, hingga akhirnya disesuaikan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 82 Tahun 2014,” katanya, Jumat (25/7).
Menurut Eddy, pendapatan migas yang naik tersebut sudah sewajarnya. Sebab, Kabupaten Blora dominan sebagai daerah penghasil migas.
”Setiap ada pertemuan di tingkat pusat, kami selalu menyampaikan,” imbuhnya. 
Ia mencontohkan, beberapa tahun sebelumnya Blora mendapatkan DBH perikanan, kelautan, dan tembakau.
Akan tetapi, karena Blora dominan penghasil migas, maka perlu dikaji terkait DBH migas yang masih sangat minim. Karena itu, pemkab melalui Dinas ESDM berusaha untuk meminta tambahan DBH. Termasuk, usaha untuk meminta DBH migas dari lapangan Blok Cepu. 
”Kenaikan DBH migas akan diterimakan mulai tahun ini. Selain naiknya DBH migas, saat ini izin penanaman pipa di lintasan rel KA untuk proyek city gas di Kradenan sudah mendapatkan ijin dari PT KAI,” jelasnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Gunadi membenarkan, jika penerimaan DBH migas melampuai target. Sehingga, dimungkinkan pada akhir tahun ini akan tercapai target.  
”Penerimaan itu langsung ditransfer ke rekening kas daerah. Saat ini memang sudah Rp 3,7 miliar lebih,” ujarnya. (Endah/AB)


Lihat Model Tabloid....
Gambar  Klik KANAN pilih Open New Tab atau Buka Tautan Baru