Kamis, 23 Oktober 2014

Tunjangan Profesi Guru Blora Molor



Tunjangan Sertifikasi Molor
Ribuan Guru Ditelantarkan karena Segelintir Guru Kurang Tertib
INFOKU, BLORA- Mungkin inilah waktu yang terburuk selama pemberian tunjangan sertifikasi para guru Blora, sepanjang tunjangan ini diberikan.
Menurut Gunadi kepala DPPKAD ketika dikonfirmasi mengatakan Dana Sertifikasi Sudah Siap dibagikan ke para Guru.
Namun kenyataannya sudah hampir 2 minggu Dana Sertifikasi Guru cair dari pusat mengendap di Kas Daerah dan belum di cairkan Dindikpora Blora.
“Saya harap SP2D-nya segera diserahkan agar segera cair,” kata Gunadi (Selasa (7/10)
Lain halnya dengan Ateng Sutarno LSM Wong Cilik, kepada infoku mengatakan berbagai alasan muncul belum dicairkanya uang sertifikasi adalah untuk menutup keterlambatan administrasi dinas yang menaungi para guru ini.
“Mestinya admin Guru yang bersertikasi sudah lengkap di cairkan terlebih dulu, sedang yang belum lengkap dicairkan berikutnya. Jangan menelantarkan ribuan guru hanya karena segelintir guru lainya yang belum lengkap admin-nya,” kata Ateng.

Terpisah Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga, Achmad Wardoyo, dalam keterangan pers-nya, Minggu (12/10) mengemukakan, ada persyaratan yang masih harus diselesaikan terkait dengan pencairan dana sertifikasi atau tunjangan profesi guru.
Persyaratan tersebut diantaranya penerbitan Surat Keputusan Tunjangan Profesi (SKTP) pada jenjang pendidikan dasar yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan hanya berlaku untuk satu semester, sehingga pada semester ini harus melakukan pendataan ulang.
Hal ini berbeda dengan SKTP tahun 2013 yang berlaku untuk satu tahun. “Penerbitan SKTP baru ini disebabkan adanya perubahan data guru dan siswa pada awal tahun  pelajaran 2014/2015, yakni penerimaan peserta didik baru, perubahan jadwal guru, dan mutasi guru,” ujarnya. 
Data yang didapat INFOKU hampir 4000 guru yang sudah dapat menerima Tunjangan Sertifikasi dan hanya 200 guru adminya belum lengkap. (Endah/Agung)

Lihat Model Tabloid....
Gambar  Klik KANAN pilih Open New Tab atau Buka Tautan Baru

 


Opini UU PILKADA Oleh Pimpred tabloid INFOKU



Yang Terlupakan dalam Penetapan RUU Pilkada
Penulis Drs Ec Agung Budi Rustanto – Pimpinan Redaksi tabloid INFOKU – diolah dari 12 sumber berbeda)

Proses penetapan RUU Pilkada sudah berakhir. Hjasilnya yakni Pilkada dipilih DPRD.
Sebelumnya ada 2 kubu. yaitu kelompok pertama berpikir jauh kedepan untuk kemajuan demokrasi Indonesia, dengan tetap menginginkan pemilihan kepala daerah langsung oleh rakyat.
Namun kelompok kedua, justru berfikir jauh mundur kebelakang, pemilihan kepala daerah kembali oleh DPRD.
Kelompok pertama berpikir saat Pemilihan langsung kepada daerah (Pilkada) yang berlangsung di berbagai wilayah sejak 2006, kelompok prodemokrasi mempunyai potensi memenangkan Pilkada (Strategi Kandidat Pro Demokrasi Dalam Pilkada, Demos 2008).
Pemilihan kepala daerah Kabupaten Belitung Timur 2005, kala itu berhasil dimenangkan Basuki Tjahaja Purnama, kini Wakil Gubernur DKI Jakarta yang merupakan aktor prodemokrasi yang membangun perluasan basis hingga akar rumput.
Gamawan Fauzi (Bupati Solok periode tahun 1995 – 2000 dan tahun 2000 – 2005) sekarang Mendagri, Suyoto (Bupati Bojonegoro tahun 2008-2013 dan 2013 – 2018).
Kemudian Jokowi saat terpilih menjadi Walikota Solo (periode 2005 – 2010 dan periode 2010 – 2012) dan Gubernur DKI Jakarta (2012 – 2014) merupakan sederet aktor prodemokrasi yang memperjuangkan isu – isu publik meskipun tidak sedikit kepala daerah yang terpilih lewat pemilihan langsung tersangkut kasus korupsi.
Agak sulit diterima akal sehat, jika melihat keinginan dari kelompok kedua yang menghendaki pemilihan kepala daerah kembali ke DPRD.
Tatanan demokrasi lokal Indonesia yang mulai rapi dan mapan, justru diberengus oleh mereka yang seharusnya menjaga hal tersebut.
Menurut Koalisi Kawal RUU Pilkada yang terdiri dari Perludem-ICW-Puskapol UI-Pattiro -Yappika-IPC-JPPR-Correct-PVI-Rumah Kebangsaan-TEPI-FORMAPPI-PSHK-LIMA TI Indonesia-YLBHI-LBH Jakarta-Demos-Wahid Institute-Migrant Care-Solidaritas Perempuan-GPSP-KIPP-Kontras-Imparsial-Demos-Walhi-Sebumi-KPI-Fitra-Unas-KSN-UBK-BEM UI-UKI-SBSI , Hal yang paling memilukan adalah, partai yang berpotrensi menjadi “pengkhianat” demokrasi ini adalah partai yang lahir dalam semangat reformasi.
Beberapa tokoh di dalam partai tersebut adalah mereka yang dulunya bersuara lantang melawan rezim orde baru. Rezim yang penuh ketertutupan, anti demokrasi, dan sangat sentralistik.
Sehingga  Koalisi Kawal RUU Pilkada, dalam pernyataan sikapnya mengatakan sebagai berikut:
1.   Rakyat adalah pihak yang mempunyai kedaulatan tertinggi di republik ini, maka sudah seharusnya mereka menentukan pemimpinnya sendiri;
2.   Pemilihan kepala daerah secara langsung akan membuat kepala daerah terpilih bertanggung jawab langusng kepada rakyat dan mempunyai legitimasi yang kuat sebagai pemimpin dan pelaksana otonomi daerah;
3.   Pemimpin yang dipilih langsung oleh rakyat akan lebih mudah ditagih janji kampanye untuk dapat dilaksanakan serta, proses pemilihan kepala daerah secara langusung akan melahirkan pemimpin yang pro demokrasi dan independen.
4.   Pemilihan kepala daerah secara langsung selama ini sudah berjalan dengan baik. Tinggal menata sistem agar proses pemiihan kepala daerah berlangsung jauh lebih baik;
Anggota DPR semestinya fokus membahas perbaikan pilkada langsung untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraanya, bukan justru mengembalikan pemilihan pada DPRD.
Pemilihan Kepala daerah secara serentak adalah solusi yang dapat dikedepankan dalam memperbaikai pelaksanaan pemiilihan kepala daerah;
Harus adanya pemberian sanksi yang tegas terhadap partai politik dan calon dalam proses pencalonan, jika terdapat praktik politik uang dan jual beli dukungan.
Pemilihan kepala daerah oleh DPRD adalah pilihan poliitk terburuk yang dilakukan oleh DPR, ditengah masih bobroknya sistem kepartaian di Indonesia, khususnya  di dalam rekruitmen dan kaderisasi politik;
Dari catatan Indonesia Corruption Watch (ICW), terdapat 45 orang anggota DPRD terpilih pada Pemilu 2014 yang terjerat kasus korupsi. Ini tentu menjadi bukti sahih, bahwa lembaga ini sangat tidak cakap untuk diberi kepercayaan untuk memilih kepala daerah;
Jika yang menjadi kekhawatiran adalah praktik politik uang, maka para elit partai politik harus sadar, bahwa yang melakukan praktik politik uang adalah elit, jangan rakyat menjadi korban dari prilaku buruk elit partai politik.
DPR harus membuka dan belajar lagi, bahwa mayoritas atau lebih dari 90% pelaksanaan kepala daerah berjalan dengan lancar dan damai;
Pemilihan kepala daerah secara langusng akan lebih menjamin proses pembangunan dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan di daerah.###

Lihat Model Tabloid....
Gambar  Klik KANAN pilih Open New Tab atau Buka Tautan Baru

 

Topik-Abu Nafi Calon Bupati Blora



Abu Nafi Makin Mantab Nyalon Bupati Blora
INFOKU, BLORA- Pertarungan politik khususnya pilkada Blora 2015 nantinya bakal ramai, pasalnya pasca ditetapkanya RUU Pilkada Bupati yang dipilih oleh DPRD, para Calon Bupati (Cabup) nampaknya saat ini harus mulai berhitung kekuatan partainya di legislatif.
Artinya cabup harus dapat merangkul anggota DPRD yang akan dijadikan kendaraannya untuk maju pada Pilihan Bupati (Pilbup) mendatang.
Abu Nafi salah satu Cabup yang akan mencalonkan dirinya saat dikonfirmasi INFOKU mengatakan tetap bersyukur apa yang ada, termasuk keputusan Pilkada yang nantinnya dipilh DPRD.
“Sehabat-sehabatku tidak usah kecewa dalam perjalanan ibadah kita,  yakin apa yang sudah saudara lakukan bukan sesuatu yang sia-sia, karena semua itu milik ALLAH. Termasuk Pilkada oleh dewan yang merupakan kehendak ALLAH, tetaplah bersyukur,” kata Abu Nafi Jumat (26/9).
Dengan adanya RUU Pilkada tersebut langkah Abu Nafi sebagai calon Bupati Blora makin mudah.
Menurut alasan beberapa tokoh masyarakat yang ditemui INFOKU yakni dia (Abu Nafi-red) sebagai ketua PPP kabupaten Blora, yang mempunyai 5 anggota DPRD Blora hanya tinggal mencari tambahan 2 kursi dewan lagi dapat maju sebagai Cabup.
Namun saat wartawan menanyakan langsung pada Abu Nafi terkait 2 kursi tambahan yang akan dirangkul partainya, Dia hanya menjawab singkat.
 “Saya sudah lakukan komunikasi dengan partai lainya dan Insya’allah sudah ada,” tegasnya.
Amanah
Abu Nafi Juga menjelaskan pencalonan dirinya tidak semata-mata karena keinginan pribadi namun atas dasar permintaan pendukung dan partainya.
Disamping itu pada Musyawarah Kerja Cabang (Muskercab) P3 Blora pada Bulan Ramadhan lalu, Abu Nafi diminta mencalonkan Bupati Blora periode 2015-2020.
“Saya terima amanah itu dan saya akan perjuangkan hasil muskercab itu,” katanya.
Saat dikejar infoku dengan pertanyaan bila nantinya dirinya dirangkul untuk menjadi wakil bupati, Abu menjawab tidak.
“Saya tidak mau mengecewakan pendukung  partainya yang sudah memutuskan saya sebagai calon bupati, dan walau pilkada dipilih DPRD, saya tetap lanjutkan bersilaturahmi kepada masyarakat Blora dimanapun,” tandasnya. (Agung)


Topik Samping
Imam Muzakka – Tokoh Masyarakat
Pilih Iffah sebagai Wakilnya
INFOKU, BLORA,- Diakui Imam Muzakka salah satu tokoh di Blora. posisi Abu Nafi saat ini sangat menjanjikan untuk tampil memimpin Blora.
Namun sejak penetapan RUU Pilkada yang dipilih DPRD, dengan perolehan kursi P3 yang hanya 5 Kursi menjadikan posisi Abu Nafi dilematis.
“Pak Abu merupakan salah satu figur calon Bupati Blora yang mumpuni baik bidang Pemerintahan dan Bidang keagamaan, layak memimpin Blora,” katanya.

Saat Dia ditanya bila Abu Nafi maju menjadi Blora 1 siapa yang layak digandeng menjadi Blora 2, jawabnya hanya 1 mana yakni Iffah Hermawatri anggota DPRD Blora dari Partai Demokrat.
Kalau tetap maju menjadi calon Bupati sebaiknya menggandeng bu Iffah Cepu sebagai wakilnya,” kata Muzakka.
Dia juga menyarankan sebaiknya Abu Nafi maju sebagai Wakil Bupati saja, mendampingi Kusnanto Golkar atau Bambang Susilo Demokrat yang jelas jumlah kursi dewannya lebih banyak dari P3.
“Para pendukungnya pasti kecewa bila nantinya Abu Nafi maju dan tidak terpilih oleh DPRD, padahal pak Abu potensial untuk menata Blora kedepan,” tegas Muzakka.(Endah/Agung)


Sunyoto (Wakil Ketua PAC PDIP Blora Kota)
Dwi Astutik atau Irma Isdiana Wakilnya
INFOKU, BLORA- Bila nantinya Abu Nafi maju sebagai Calon Bupati sebaiknya menggandeng PDIP, ini diungkapkan Sunyoto Wakil Ketua PAC PDIP Blora Kota.
Alasanya cukup sederhana, menurutnya sampai saat ini belum ada tokoh PDIP yang dapat menandingi kepopuleran Abu Nafi di Blora.
“Setelah era Warsit, sampai saat ini PDIP di Blora belum punya tokoh sekaliber dia,” kata Sunyoto.
Adapun pilihan lanjut Sunyoto, sebaiknya mengambil tokoh wanita yang dapat menarik para pemilih dimana jumlah nya lebih banyak disbanding pemilih laki-laki.
“Anda pasti ingat pemilu presiden lalu ada istilah Mega Bintang, lha inilah yang harus dilakukan Abu Nafi di Blora,” jelas Sunyoto.
Saat ditanya siapa tokoh wanita PDIP Blora yang layak dijadikan wakilnya, Dia mengatakan Dwi Astutik atau Irma Isdiana. 
“Sekarang tinggal bagaimana Abu Nafi bisakah melobi ketua Umum PDIP Megawati agar dirinya bisa direkomendasi,” tandanya. (Endah/Agung)


Lihat Model Tabloid....
Gambar  Klik KANAN pilih Open New Tab atau Buka Tautan Baru
 

Rabu, 22 Oktober 2014

P3 Tidak Kebagian - tabloid INFOKU 86



Pembentukan Alat Kelengkapan Dewan Diprotes
INFOKU, BLORA – Saat pembentukan alat kelengkapan DPRD periode 2014-2019, Kamis (25/9) lalu diwarnai aksi protes dari Fraksi Persatuan Pembangunan (FPP).
Sebab, anggota DPRD dari partai berlambang Kakbah itu menilai, jika komposisi pembentukan alat kelengkapan dewan tidak adil.
Sehingga, anggota DPRD dari PPP menolak hadir dalam rapat paripurna pembentukan alat kelengkapan DPRD.
”Ini sebagai bentuk protes, karena keinginan kami tidak diakomodir pimpinan DPRD. Kami sengaja tidak hadir dalam rapat. Bukan karena kami tidak mengejar jabatan, tapi ingin sesuatu yang lebih baik dari periode sebelumnya,” kata salah satu anggota FPP, Muhlisin.
Muhlisin menambahkan, komposisi pembentukan alat kelengkapan DPRD harus menganut azas keadilan, proporsional dan kepatutan.
Sebab, jika mengacu kepada ketiga hal tersebut, FPP memperoleh jabatan di alat kelengkapan DPRD.
”Kami tegaskan sekali lagi, kami tidak mengejar jabatan. Tapi mestinya adil,” tegasnya.
Sementara itu, Ketua DPC PPP Abu Nafi menyatakan tidak tahu menahu soal masalah tersebut.
Sebab, jika menyangkut DPRD, maka dia menyerahkan sepenuhnya pada FPP.
”Kami serahkan pada teman-teman di DPRD untuk mengelolanya,” ujar Abu yang juga Wakil Bupati Blora itu ketika dimintai keterangan.
Terpisah, Ketua DPRD Bambang Susilo mengatakan, sebenarnya pihaknya sudah memberikan undangan untuk rapat pembentukan alat kelengkapan DPRD.
Bahkan, pimpinan DPRD juga telah meminta seluruh fraksi untuk menyampaikan nama-nama anggotanya yang akan ditempatkan di setiap alat kelengkapan DPRD. 
”Kami sudah sampaikan undangan. Ternyata, FPP tidak hadir. FPP juga belum menyampaikan nama-nama anggotanya, yang akan bertugas di setiap alat kelengkapan DPRD,” jelasnya.
Diketahui, informasi yang berkembang di kalangan DPRD, FPP dan Fraksi Kebangkitan Bangsa (FKB) ingin salah seorang anggotanya menjadi ketua di salah satu komisi di DPRD.
Sebab, kedua partai itu sama-sama meraih lima kursi di parlemen. Hanya saja, perolehan suara PKB lebih banyak dari PPP, sehingga FPP kalah bersaing. (Endah/AB)


Lihat Model Tabloid....

Gambar  Klik KANAN pilih Open New Tab atau Buka Tautan Baru