Minggu, 07 Desember 2014

Milyaran Bansos Blora - INFO BLORA



Duit Rp 3 Miliar untuk Seniman Blora
INFOKU, BLORA- Sebagai upaya melestarikan dan meningkatkan kesenian dan budaya di Kabupaten Blora, pemkab setempat menggelontorkan dana hibah lebih dari Rp 3 miliar.
Dengan kucuran dana tersebut,  diharapkan memacu seniman untuk terus berkreasi. Bupati Blora Djoko Nugroho mengatakan,  kesenian di Kabupaten Blora harus terus bergairah di tengah kehidupan global saat ini.
Salah satu upayanya dengan meningkatkan kemampuan seniman, kelompok seni dan budaya agar dapat bersaing.
Bahkan pemkab setempat tahun ini menggelontorkan dana hibah program kerakyatan bidang seni dan budaya sebanyak Rp 3.484.000.000.
“Saya berharap kepada kelompok seni dan budaya bantuan ini dapat dipergunakan sebaik-baiknya sesuai kebutuhan dan tidak terjadi penyimpangan,” kata Bupati Djoko Nugroho.
Menurut Bupati Djoko, bantuan dana hibah Program Kerakyatan Seni Dan Budaya ini, merupakan salah satu cara untuk menguri-uri kebudayaan di Kabupaten Blora.
Selain itu,  para seniman agar selalu meningkatkan kreatifitas dalam berkesenian agar terus bisa eksis, mengasah ide dan kreasi sesuai perkembangan zaman.
“Semoga bantuan ini dapat memberi nafas kepada kelompok kesenian yang ada agar lebih dikenal tidak hanya di Kota Blora saja, namun mampu ke luar daerah, seperti barongan,” tandasnya. (Endah)
 Lebih lengkap baca model Tabloid
Gambar klik kanan pilih open New Tab atau Buka tautan Baru


Hasil Petani Tebu _ INFO BLORA 89



“Jangan Tolak Hasil Tebu Petani Lokal” Kokok
INFOKU, BLORA – Bupati Djoko Nugroho akan mengupayakan hasil tebu para petani, bisa ditampung Pabrik Gula (PG) Blora yang dikelola PT Gendhis Multi Manis (GMM).
Selain itu, ia juga meminta pabrik yang berlokasi di Desa Tinapan, Kecamatan Todanan itu tidak ada alasan lagi, untuk menolak hasil panen tebu milik petani lokal.
”Keberadaan pabrik gula di Blora, pada awalnya agar hasil panen tebu petani tidak perlu dijual ke luar daerah.
Akan tetapi, ada beberapa alasan teknis yang membuat GMM tidak bisa menampung semua hasil panen tebu petani.
Oleh karena itu, saya akan mencoba mengkomunikasikan, agar GMM mau menerima semuanya,” kata Djoko Nugroho, kemarin. 
Dirinya menjanjikan, akan terus berupaya melakukan negosiasi ke GMM, dan memperjuangkan nasib petani tebu. Sehingga, petani tebu Blora tidak menjual ke luar daerah yang akan memberatkan ongkos angkut.   
Diketahui, beberapa waktu lalu, PT GMM memberi iming-iming, untuk menerima semua hasil tebu milik petani Blora.
Namun, janji itu ternyata tidak bisa direalisasikan. Saat itu, Presiden Direktur PT GMM Kamajaya pernah berucap, akan menyerap semua tebu di wilayah ini. 
ementara itu, PT GMM pada November ini memasuki tutup musim giling. GM PT GMM Eddy Winoto mengatakan, tutup musim giling ini secara keseluruhan, untuk rendemen tebu mencapai 8 persen.
Sedangkan pembagian hasil 70 persen bagi petani, dan 30 persen bagi pabrik.
”PG Blora menjadi pabrik gula terakhir, yang masih produksi di antara pabrik gula lainnya di Jateng. Yaitu mulai awal giling pada 1 Juli sampai 10 November lalu,” paparnya
Faktor yang menunjang pencapaian hasil tutup giling berjalan baik, lanjut Eddy, adalah kualitas tebu petani Blora manis, bersih dan segar (MBS).  
Selain itu, ditunjang dengan teknologi mesin yang baru dan modern. Di samping itu, percepatan bongkar muat tebu berlaku direct feeding, dan berbeda dengan PG lainnya. (Endah/AB)
 Lebih lengkap baca model Tabloid
Gambar klik kanan pilih open New Tab atau Buka tautan Baru


Dokter Prestasi Nasional



Dr Hj Netty Juliana,
Sabet Penghargaan Provinsi dan Pusat Tahun 2014
INFOKU, BAGANSIAPI-API, ROHIL-Lengkap sudah penghargaan diterima dr. Hj. Netty Juliana, Tenaga Kesehatan Teladan, Kategori Tenaga Medis (Dokter), asal Rokan Hilir.
Terakhir, dia menerima penghargaan dari Bupati Rohil, sebelumnya dari Gubernur Riau dan pernah dari Menteri Kesehatan (pusat).
Segudang penghargaan itu, dibeberkan Netty dalam sebuah jamuan di salah satu restoran Bagansiapiapi, Senin (17/11/14), diterimanya pada tahun 2014.
Anehnya, penghargaan terlebih dahulu dia dapatkan dari pemerintah pusat (Menteri Kesehatan langsung menyerahkan), disusul Gubernur Riau, diserahkan Sekda Prov Zaini Ismail, baru terakhir dari Bupati Rohil Suyatno, Senin (17/11/14) diserahkan Wakil Bupati Erianda.
Meski penghargaan dari kabupaten yang terakhir, dia merasa bersyukur menjadi dokter teladan tingkat Kabupaten Rohil tahun 2014, tingkat Provinsi Riau, dan bahkan tingkat nasional.
Tahun sebelumnya (2013, red) menurut Netty ada dokter lain yang mendapatkannya, namun untuk pengiriman sampai ke tingkat provinsi, malah dirinya yang diutus (tahun 2014), sehingga menjadi dokter teladan tingkat Provinsi Riau, dan berhak mewakili Riau di tingkat nasional.
Ternyata, di tingkat nasional, prestasinya tak bisa dipandang sebelah mata, dia juga mengukir prestasi, bahkan untuk penghargaan, langsung diserahkan Menteri Kesehatan waktu itu.(Moris/NOV)


Golkar Rokan Hilir



Penetapan Pimpinan Legislator Golkar Rokan Hilir Kisruh
INFOKU, ROHIL - Kisruh internal DPD II Partai Golkar Rokan Hilir, Riau, mulai terbuka setelah Wakil Ketua Bidang Hukum dan HAM Rasmali,  menilai penetapan Ketua DPRD dan Ketua Fraksi Partai Golkar dianggap telah menyalahi prosedur dan mekanisme partai.
Pasalnya, penunjukan pimpinan yang duduk dikelembagaan DPRD tidak melalui rapat pleno serta tidak pernah melibatkan unsur pengurus harian DPD II PG Rokan Hilir. "Saya mensinyalir adanya pleno fiktif dengan hanya meminta tandatangan pengurus tanpa dilakukan rapat," beber Rasmali, ketika dikonfirmasi, Jumat (14/11).
Rasmali menambahkan, dirinya memiliki bukti kuat adanya temuan dan kecurangan yang selama ini terjadi diinternal partai golkar. Sebelum penetapan, teknis pemilihan pimpinan dikelembagaan DPRD khusus dari partai golkar telah menyalahi aturan dasar rumah tangga (ADRT) partai golkar.
"Semua sudah dilanggar, termasuk penunjukan pimpinan DPRD harus melalui pleno, harus melibatkan unsur pengurus harian. Saya hanya mengetuk pintu hati mereka, sebab mungkin selama ini Golkar mereka anggap milik berdua," cetusnya.
Masih katanya, upaya menertibkan serta memperbaiki citra golkar di Kabupaten Rohil, dirinya mengaku siap membawa persoalan ini hingga keranah hukum. Apalagi, persoalan ini sudah dibawa hingga tingkat pusat, dan meminta Plt Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rahman menunda SK penetapan pimpinan dari partai golkar.
"Jalan terakhir kita akan buat upaya hukum, untuk memperbaiki citra golkar kepada kader dan pengurus menuntut dikembalikanya kedemokrasian ditubuh partai ini. Saya pikir, pimpinan kurang kordinasi dan komunikasi dengan kader," tegas mantan anggota DPRD Rohil ini.
Ketua Fraksi Golkar Tatang Hartono, ketika dikonfirmasi menyebutkan pemilihan dan penetapan pimpinan dikelembagaan DPRD dari partai golkar sudah sesuai mekanisme. Dan selama ini tidak ada yang menyalahi aturan dan prosedur.
"Coba tanyakan sama yang bersangkutan waktu dirinya menjadi ketua fraksi partai golkar,"ujarnya singkat. (Moris/MC)
Lebih lengkap baca model Tabloid
Gambar klik kanan pilih open New Tab atau Buka tautan Baru