Minggu, 29 Mei 2016

inilah Pasar Induk Blora Mendatang

inilah Pasar Induk Blora Mendatang
Dapatkan segera tabloidnya di kios terdekat
 

Opini : TPP dan Kinerja PNS/ASN



TPP, Mampukah Meningkatkan Kinerja PNS/ASN ...?
Penulis Drs Ec Agung Budi Rustanto – Pimpinan Redaksi tabloid INFOKU – diolah dari 12 sumber berbeda)
Adalah suatu kenyataan yang tidak dapat kita pungkiri bahwa opini masyarakat dewasa ini tentang Pegawai Negeri Sipil pada khususnya dan birokrasi pada umumnya, selalu bernada miring.
Isu tersebut antara lain terkait dengan produktivitas kerja PNS dan etos kerjanya yang dianggap rendah, kurang disiplin, kurang melayani dengan baik, kurang transparan, kurang memberikan nilai tambah, banyak mengeluh, cenderung korup dan lain sebagainya.
Banyak pendapat yang berkembang dikalangan para ahli tentang penyebab kondisi tersebut, dan yang paling santer dikatakan sebagai penyebab utama adalah karena gaji dan kesejahteraan PNS yang rendah.
Para ahli berpendapat bahwa rendahnya gaji dan kesejahteraan PNS tersebutlah yang menyebabkan mereka cenderung berusaha mencari pendapatan tambahan untuk memenuhi kebutuhan diri dan keluarganya supaya dapat hidup layak (baik yang dilakukan secara legal maupun illegal).
Efek dari kecenderungan tersebut bagi PNS Golongan rendah antara lain adalah kurang fokus terhadap pekerjaan, pelayanan kurang memadai, sering meninggalkan tempat kerja rendahnya upaya meningkatkan profesionalisme dan lain sebagainya.
Sementara pada tingkat Golongan yang lebih tinggi dan punya akses terhadap pengaturan belanja Negara mempunyai kecenderungan upaya – upaya memunculkan pos –pos anggaran yang tidak penting dan kurang menyentuh kebutuhan masyarakat, seperti munculnya pos – pos perjalanan dinas yang berlebihan (dalam dan luar negeri), pengadaan barang dan jasa kebutuhan kantor yang berlebihan, mark up anggaran dan sebagainya.
Hal – hal – lain yang juga dianggap sebagai akibat dari penghasilan PNS yang rendah tersebut adalah maraknya isu gratifikasi, isu suap, pungutan liar, korupsi dan lain sebagainya.
Pemerintah pada tingkat pusat maupun daerah sebetulnya sangat paham akan hal itu sehingga muncul upaya – upaya peningkatan penghasilan PNS secara legal yang muncul dalam bentuk upaya secara periodik menaikkan gaji PNS dalam rangka mengimbangi inflasi, upaya memberikan kenaikan gaji berkala, pemberian berbagai tunjangan dan bahkan pada beberapa Kementerian telah dilakukan Remunerasi dan pada daerah memberikan TPP.
Yang menjadi pertanyaan disini adalah, adakah pengaruh yang signifikan antara kenaikan gaji dan tunjangan terhadap peningkatan disiplin, produktivitas dan kinerja PNS ?
Jawabannyaternyata belum !!!
Kenaikan gaji dan TPP yang diberlakukan secara massal kepada semua PNS ternyata tidak menyelesaikan masalah.
Karena ternyata bukan besaran kenaikan gaji dan tunjangannya yang berpengaruh, akan tetapi bagaimana sistim pemberian kenaikan gaji dan tunjangan kesejahteraan tersebut dikaitkan langsung dengan disiplin, kinerja dan produktivitas PNS yang bersangkutan.
Artinya gaji pokok boleh diberikan secara massal kepada semua PNS dengan mempertimbangkan pangkat dan golongan serta masa kerja yang bersangkutan, akan tetapi tunjangan kesejahteraan hanya boleh diberikan kepada PNS yang berprestasi dengan tingkat disiplin, kinerja dan produktivitas tertentu sesuai dengan standard yang dipersyaratkan.
Ini tentunya menjadi Pekerjaan Rumah bagi Pemerintah, karena menyusun standard kinerja dan produktivitas PNS bukanlah hal yang mudah.
Ditambah lagi dengan sedemikan banyak PNS yang telah begitu lama menikmati zona nyaman dengan bekerja seadanya dengan menggunakan kemampuannya secara minimal sebagai akibat standard kerja yang agak longgar. Berbicara tentang standard kerja, kita perlu prihatin, karena istilah standard kinerja pegawai dan organisasi inipun belum begitu popular dikalangan pejabat dan pegawai di instansi pemerintah.
Uraian kerja pegawai memang ada, tetapi standard kinerja pegawai perorangan tidak begitu jelas.
Yang sudah populer adalah indikator kinerja organisasi yang sifatnya cenderung makro dan susah diyakini bahwa indikator itu betul – betul hasil kinerja instansi yang bersangkutan, tanpa pengaruh dari variable lain.
Target kinerja berdasarkan anggaran juga sudah dikenal, itupun baru pada tingkat output langsung dari suatu kegiatan berdasarkan anggaran yang disediakan dan berkaitan langsung dengan pertanggung jawaban keuangan.
Kita perlu lebih detail lagi menyusun standard kinerja individu pegawai negeri sipil menurut tugas pokok dan fungsinya masing – masing. Penetapan standard harus terukur secara transparandan akan lebih effektif apabila ditetapkan dengan melibatkan pemikiran inovatif para pegawai dengan mengedepankan aspek mutu kerja atau mutu pelayanan, efisiensi biaya, penyelesaian pekerjaan sesuai target, tepat waktu bahkan kalau bisa mendahului target waktu yang ditetapkan, perbaikan perilaku aparat, peningkatan ketrampilan / profesionalisme,keselamatan kerja dan kepuasan kerja pegawai.
Untuk meningkatkan effektifitas pelaksanaan standard kerja, perlu disertai dengan reward yang jelas dengan tidak melupakan punisment bagi pegawai yang bandel dan kurang berkomitmen.
Sistem penggajian berdasarkan disiplin, kinerja dan produktivitas dapat diatur dalam dua kelompok komponen gaji yaitu komponen gaji tetap dan komponen gaji variabel.
Komponen gaji tetap selalu diterima dengan mengacu pada pangkat, golongan dan masa kerja. Gaji variabel diberikan hanya bila disiplin, kinerja dan produktivitas pegawai meningkat atau sesuai standard kinerja yang telah ditetapkan.
Besarnya gaji variable dalam bentuk remunerasi ataupun tunjangan kesejahteraan tergantung pada kondisi keuangan Pemerintah dan disiplin, kinerja serta produktivitas masing-masing pegawai.
Untuk tetap melindungi pekerja pegawai golongan kecil dengan tingkat penghasilan rendah, maka komposisi penggajian dapat disusun dengan skema proporsi sebagai berikut: kelompok pegawai golongan kecil berpenghasilan rendah, komponen gaji tetap 70% dan komponen gaji variabel 30%.
Untuk kelompok pegawai berpenghasilan menengah komponen gaji tetap 60% dan gaji variable 40% sementara bagi kelompok pegawai berpenghasilan tinggi komponen gaji tetap 50% dan gaji variable 50%.
Sistem penggajian yang terkait langsung disiplin, kinerja dan produktivitas pegawai yang terukur secara transparan ini terasa lebih adil dan sekaligus akan mendorong semangat kerja karyawan dan tentunya akan berdampak pada peningkatan performent dan kinerja organisasi. 
Dampak sistem penggajian tersebut akan lebih menampakkan hasil yang maksimal bagi peningkatan kinerja organisasi, apabila disertai dengan sistem kepegawaian yang terstruktur dan transparan, baik dalam memberikan penghargaan dan hukuman maupun dalam rekruit, mutasi dan promosi pegawai dengan mengacu pada profesionalisme (the right man on the right place), disiplin, kinerja dan produktivitas kerja pegawai yang bersangkutan tanpa dicampur adukkan dengan faktor lainnya.###

Baca Model tabloid ....?
Gambar  Klik KANAN pilih Open New Tab atau Buka Tautan Baru

 


TPP Akan Diturunkan



Juli TPP PNS Bakal Diturunkan
INFOKU,  BLORA- Target PAD Blora 2016 yang disepakati era pj Bupati Blora Ihwan Sudrajat  dan DPRD Blora yakni sebesar  Rp 208,16 Miliar nampaknya sulit terealisasi.
Beberapa tokoh masyarakat yang dikonfirmasi INFOKU, mulai dari tokoh masyarakat , Mantan Anggota DPRD, LSM atau Pensiunan mengatakan target itu terlalu besar dan kurang realistis di Blora.
Dari data yang didapat Infoku, PAD Blora Jumlah tersebut meningkat 51 persen dibanding target PAD 2015 sebesar Rp 137,3 atau naik 32 persen dari realisasi PAD 2015 sebesar Rp 157,092 miliar.
Menurut prediksi Gunadi Kepala DPPKAD Blora pada tahun ini Target PAD sulit terealisasi.
“Saya kira kisaran 70-80 %  dari target yang dapat dicapai pada tahun ini,” katanya.
Saat ditanya apakah ada dampak TPP PNS bila target PAD tidak tercapai ?
Dengan tegas Gunadi menjawab TPP akan diturunkan, karena TPP dihitung berdasarkan PAD.

“Kemungkinan bulan Juli mendatang TPP ditinjau ulang,” tegas Gunadi.
Sebagaimana diketahui Kenaikan Tambahan Pendapatan Pegawai (TPP) untuk Pegawai Negeri Sipil (PNS) mengimbangi target Pendapatan Asli Daerah (PAD) Blora.
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Blora menyediakan anggaran sebesar Rp39 Miliar untuk membayar TPP tersebut.
Pada APBD Blora Tahun Anggaran 2016,  untuk jumlah Pendapatan Daerah Rp. 1.954.734.323.000,- dengan rincian Pendapatan Asli Daerah Rp. 208.168.641.000,- Dana Perimbangan Rp. 1.173.509.641.000,-, Lain-lain Pendapatan yang sah Rp. 573.056.041.000,-.
Sementara ditempat terpisah salah satu mantan wakil ketua DPRD Blora Haryono SD berkomentar bahwa targat PAD yang dinaikan sebesar 32 % dari tahun sebelumnya sangat berpengaruh pada masyarakat.
Lanjutnya, sebagai contoh beberapa waktu lalu terjadi gejolak pada para pedagang pasar Jepon.
PAD yang dibebankan Pemkab Blora kepada Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UMKM (Disperindagkop UMKM) pada tahun 2016 ini ternyata cukup tinggi.
Ditahun 2015 lalu PAD hanya ditarget Rp 3 miliar, namun tahun 2016 ini targetnya dinaikkan 166% lebih hingga menjadi Rp 8 miliar.
Untuk mencapai target tersebut salah satu sektor yang harus dimaksimalkan adalah retribusi pasar tradisional.
“Hal inilah yang menjadi persoalan tersendiri bagi para pedagang karena kenaikan sewa Ruko dan sewa los dalam pasar yang dinaikkan cukup tinggi dirasa sangat memberatkan para pedagang pasar jepon tersebut,” jelas Haryono.
Demikian juga dengan Amin Faried Ketua Blora Critis Center sangat menyesalkan target PAD yang dibebankan pada Pemkab Blora sebesar itu.
“Toh akhirnya yang menjadi korban rakyat agar PAD tercapai, Retribusi dan Pajak dinaikan, e e e gak tahunya untuk pembayaran TPP PNS, ini yang saya tidak setuju,” katanya.
Lanjut Amin keputusan Peningkatan PAD yang berdampak kenaikan TPP PNS diambil jelang Pilkada lalu jelas ada kepentingan politik.
“Terbukti kan di daerah kantong PNS, Djoko Nugroho kalah suara namun secara keseluruhan menang, sehingga waktu itu muncul kalimat Ihwan Sudrajat Bupatine PNS, Djoko Nugrho Bupatine Rakyat,” terang Amin.
Untuk itu dia berharap agar PAD Blora tidak dipaksakan tercapai, dengan jalan pembebanan retribusi atau pajak masyarakat yang tinggi. (Vina/Endah/Agung)

Baca Model tabloid ....?
Gambar  Klik KANAN pilih Open New Tab atau Buka Tautan Baru
 


inilah Pasar Induk Blora Mendatang

inilah Pasar Induk Blora Mendatang
Dapatkan segera tabloidnya di kios terdekat

Lowongan 500 PNS Blora



Hampir 500 PNS Pensiun tahun ini
INFOKU, BLORA – Dari 9.528 orang PNS di Blora, sebanyak 383 orang di antaranya akan menginjak masa pensiun pada tahun 2016.
Dari jumlah tersebut, sebanyak 351 PNS terhitung pensiun akibat usia mereka telah sampai Batas Usia Pensiun (BUP).
Sedangkan 15 PNS tercatat yang akan pensiun Atas Permintaan Sendiri (APS). Selebihnya, 17 PNS pensiun karena meninggal dunia.
Sekitar 351 PNS yang akan pensiun pada tahun ini, adalah mereka yang telah memenuhi BUP. Untuk PNS yang notabene sebagai guru, batas maksimal usia pensiun yakni 60 tahun.

Sedangkan, bagi PNS selain guru, atau Jabatan Fungsional Umum (JFU) batasan usia pensiun mereka 58 tahun.
Dari seluruh jumlah yang akan pensiun pada tahun ini, guru merupakan PNS yang paling banyak. Yakni berjumlah 201 orang. “Sedangkan selain itu merupakan PNS JFU,” ujar Suwignyo, Kepala Badan kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Blora melalui Kepala Bidang (Kabid) Mutasi Pegawai, Erna Yuliani Kamis (12/5/2016).
Dari data tersebut, 15 PNS yang akan pensiun pada tahun ini merupakan yang meminta untuk di pensiunkan dengan sendirirnya. Ada beberapa ketentuan bagi mereka yang akan meminta pensiun dengan sendirinya.
Di antaranya, terhitung sudah 20 tahun masa kerjanya sampai Agustus 2016 dan sudah berusia 50 tahun. 
Selain itu, ada ketentuan lain yang bisa menjadi alasan permintaan pensiun, yakni karena sakit,” kata dia.(Vina/KM)

Baca Model tabloid ....?
Gambar  Klik KANAN pilih Open New Tab atau Buka Tautan Baru

 

 


KPU Blora Kalah



KPU Blora Kalah, Ajukan Banding ke PTTUN Surabaya
INFOKU, BLORA– Komisi Pemilihan Umum (KPU) Blora akan mengajukan banding atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Semarang yang memenangkan gugatan Sunoto terkait pergantian anggota DPRD Blora.
M Khamdun, Komisioner KPU Blora mengungkapkan, bahwa pihaknya akan mengajukan banding ke Pangadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) Surabaya atas keputusan majelis hakim PTUN Semarang. Dalam pengajuan banding pihaknya masih menunggu salinan putusan dari PTUN Semarang.
”Batas pengajuan banding 14 hari setelah menerima salinan resmi dari PTUN. Namun, sampai saat ini kami belum menerima salinan resmi putusan majelis hakim,” ujar M Khamdun (9/5/2016).
Keputusan pengajuan banding ke PTTUN merupakan keputusan institusional KPU Blora.
Menurut Khamdun, pihaknya telah melakukan rapat kordinasi untuk melakukan banding. “Dari hasil rapat kordinasi yang telah kami lakukan, kami akan mengajukan banding,” imbuhnya.
Sebelumnya, majelas hakim PTUN Semarang memenangkan gugatan Sunoto serta mengabulkan gugatan penggugat terkait PAW yang dilakukan Rajiman.
Dengan begitu, surat dari KPU Blora bernomor 294/KPUK-Kab-012329367/XI/2015 perihal pengganti antar waktu (PAW) Anggota DPRD Blora dari Partai Golkar yang diterbitkan tertanggal 27 November 2015 dinyatakan tidak sah.
Serta pengadilan memerintahkan untuk mencabut surat tersebut. (Endah/KM)
Foto : M Khamdun

Baca Model tabloid ....?
Gambar  Klik KANAN pilih Open New Tab atau Buka Tautan Baru