Rabu, 31 Agustus 2016

Adik Wawali Semarang Dibui



Rugikan Negara Rp1,7 Miliar, Adik Wawali Semarang Dibui

SEMARANG — Ade Fajar Wiradi yang merupakan adik dari Wakil Wali Kota (Wawali) Semarang, Hevearita Gunaryanti Rahayu, dijebloskan ke Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Kedungpane, Kota Semarang. Ia telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi dalam pembangunan arena pacuan kuda Desa Tegalwaton, Kabupaten Semarang, tahun 2012 silam.
Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Kabupaten Semarang Haerdi ketika dihubungi Kantor Berita Antara di Semarang, Selasa (30/8/2016), mengonfirmasi kasus korupsi Kepala Bidang
Pembangunan dan Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Semarang itu telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Untuk itu, kejaksaan telah melayangkan surat panggilan untuk eksekusi.
 Ilustrasi warga penjara (JIBI/Harian Jogja/Antara)
Terpidana Ade Fajar Wiradi pun menyanggupi datang langsung ke LP. Dengan demikian, kata Haerdi, eksekusi hukuman kurungan telah dilaksanakan. “Sudah dieksekusi, tadi kooperatif datang ke LP,” ujarnya seraya menambahkan bahwa terpidana datang dengan didampingi pengacara serta keluarganya.
Sementara itu, juru bicara LP Kedungpane Semarang Fajar Sidiq mengonfirmasi adanya warga binaan baru atas nama Ade Fajar. Yang bersangkutan, kata dia, masih dalam masa pengenalan lingkungan.
Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang menjatuhkan hukuman 14 bulan penjara terhadap Ade Fajar. Dalam proyek senilai Rp12 miliar tersebut, terdakwa terbukti secara bersama-sama telah melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara senilai Rp1,7 miliar. Selama penyidikan hingga diputus bersalah di pengadilan, Ade Fajar tidak pernah ditahan.*SP)

Kecanduan Judi Online



Kecanduan Judi Online, Rhesa Gelapkan Uang Perusahaan Hingga Rp 230 Juta
SEMARANG - Kecanduan judi online memang tidak ada berkahnya. Bahkan seorang sales perusahaan distributor bahan bangunan di Kota Semarang harus merasakan dinginnya sel tahanan Mapolsek Pedurungan karena kecanduan judi online.
Pria bernama Rhesa Erastus Hudoyo (32) warga Tawangsari, Puri Anjosmoro, Kota Semarang itu menggelapkan uang perusahaan Rp 230 juta. 
Uang hasil penjualan yang harusnya disetorkan ke perusahaan itu malah digunakan oleh Rhesa foya-foya dan bermain judi online.
Sehari hari, Rhesa bertugas menawarkan orderan kepada beberapa toko bangunan sekaligus menagih lalu disetorkan ke perusahaan.

"Pakai foya-foya sama judi online," kata Rhesa, Rabu (31/8/2016).
Perusahaan pun akhirnya melaporkan ulah Rhesa ke polisi. Tak butuh waktu lama, Rhesa ditangkap dan harus mempertanggung jawabkan perbuatannya.
Kapolsek Pedurungan, Kompol Sugiyatmo, mengatakan, Rhesa sempat menghilang dan tidak masuk kantor selama dua minggu hingga akhirnya ditangkap.
Dia ditangkap di rumahnya tanpa perlawanan.
Saat rumahnya digeledah, polisi menemukan barang bukti berupa bukti tanda terima pembayaran barang dari berbagai toko yang harusnya disetorkan Rhesa ke perusahaannya.
"Kami tangkap di Puri Anjosmoro. Dia menggelapkan uang perusahaan tempatnya bekerja," kata Sugiyatmo. (*TRB)
 caption Foto :
Pria bernama Rhesa Erastus Hudoyo (32) warga Tawangsari, Puri Anjosmoro, Kota Semarang itu menggelapkan uang perusahaan Rp 230 juta.   

Senin, 29 Agustus 2016

Aparatur Sipil Negara & Loyalitasnya



Aparatur Sipil Negara & Loyalitasnya
Penulis Drs Ec Agung Budi Rustanto – Pimpinan Redaksi tabloid INFOKU – diolah dari 9 sumber berbeda)

Kata Loyalitas mungkin sudah tak asing lagi bagi sebagian besar aparatur pemerintahan.
Namun, biar tidak salah kaprah, alangkah baiknya kita memahami terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan Loyalitas.
Secara harfiah loyal berarti setia, dan loyalitas diartikan sebagai suatu kesetiaan. Dan Kesetiaan ini sesuatu yang timbul tanpa adanya paksaan, tapi timbul dari kesadaran sendiri.
Gramer dan Brown (Utomo 2006: 27) menjelaskan Kesetiaan adalah derajat sejauh mana seorang konsumen menunjukkan perilaku pembelian berulang dari suatu penyedia jasa, memiliki suatu desposisi atau kecenderungan sikap positif terhadap penyedia jasa, dan hanya mempertimbangkan untuk menggunakan penyedia jasa pada saat muncul kebutuhan untuk memakai jasa tersebut.
Berdasarkan definisi di atas dapat kita simpulkan bahwa Loyalitas merupakan kesetiaan yang timbul dengan sendirinya pada diri seseorang yang memberikan jasa oleh penyedia jasa secara baik atau optimal. Bagaimana Loyalitas pegawai negeri yang merupakan bagian dari Aparatur Sipil Negara (ASN) kita saat ini?
Pegawai Negeri Sipil (PNS) merupakan ujung tombak dalam melaksanakan tugas-tugas pemeritah maupun tugas-tugas pembangunan guna mewujutkan pemerintahan yang baik agar tercapai masyarakat yang makmur dan sejahtera.
Oleh karena itu, semua PNS dilingkungan pemerintahan baik dibagian struktural maupun fungsional, sangat ironis apabila sebagai ujung tombak dalam rangka mencapai kesejahteraan masyarakat tetapi dalam melaksanakan tugasnya sebagai pelayan publik tidak memiliki Loyalitas pada pekerjaannya.
Loyalitas seorang pegawai dapat ditumbuhkan dengan banyak faktor yang mempengaruhi, salah satunya dalah faktor kesejahteraan.
Kondisi ketidakstabilan ekonomi yang dialami Indonesia beberapa tahun terakhir yang dilihat dari naiknya harga – harga kebutuhan pokok yang dibarengi dengan banyaknya dunia usaha swasta yang mengalami kehancuran.
Kondisi seperti ini yang membuat seseorang memilih PNS sebagai pilihan yang cukup menjanjikan sebagai pilihan pekerjaan yang menjanjikan dalam jangka panjang, dikarenakan kondisi perekonomian pegawai pemerintahan yang lumayan stabil.
Banyaknya animo masyarakat yang memilih pekerjaan sebagai PNS berdampak pada persaingan dalam meraih posisi sebagai PNS yang seharusnya mempunyai implikasi terhadap kinerja PNS dalam melakukan pengabdiannya sebagai aparatur pemerintah, yaitu menjadi pelayan publik sebagaimana yang telah diamatkan oleh Undang-Undang (UU) ASN No. 5 Tahun 2014 Pasal 10 yang berbunyi Pegawai ASN berfungsi sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik dan perekat serta pemersatu bangsa.
Pasal tersebut mengharuskan seseorang PNS untuk selalu memahami kewajiban, hak dan kedudukannya dari segi hukum kepegawaian. Dengan mengetahui hal tersebut PNS dapat lebih optimal dalam melaksanakan tugas-tugasnya, sehingga terciptalah aparatur pemerintah yang bersih, berwibawa, berkemampuan tinggi dalam melaksanakan tugas-tugas pembangunan termasuk di dalamnya melayani masyarakat sebagai perwujudan dari abdi masyarakat.
Usaha peningkatan kesejahteraan PNS dapat menjadi salah satu faktor yang dapat menumbuhkan rasa Loyal seorang PNS. 
Hal ini sangat dimungkinkan, karena apabila kesejahteraan PNS belum terpenuhi, maka pikiran dan konsentrasinya akan terpecah untuk berusaha memenuhi kesejahteran yang dirasa kurang.
Di samping itu, apabila kesejahteraan telah tercapai, gairah dan motivasi kerja juga akan meningkat, sehingga produktivitasnya akan meningkat pula.
Gairah dan motivasi kerja memang tidak selalu disebabkan pendapatan dalam bentuk material, akan tetapi PNS yang bekerja demi mendapatkan pemenuhan kebutuhannya masih tetap mendominasi.
Sehingga untuk menumbuhkan gairah dan motivasi kerja dengan kesejahteraan dalam bentuk materi dapat menjadi salah satu faktor pendukung timbulnya Loyalitas sebagai PNS dalam bekerja.
Dengan demikian, kita dapat berkaca serta melihat bagaimana kesejahteraan yang telah didapat oleh PNS, dengan begitu kinerja yang diberikan sudah sepatutnya sesuai dengan kesejahteraan yang diterima.
Sebagai abdi negara dan abdi masyarakat yang dilandasi oleh rasa tanggung jawab yang tinggi sudah sepantasnya memberikan kesetiaan yang maksimal dalam pelayanan jasa yang diberikan kepada masyarakat, terlepas dari kesejahteraan berupa materi yang didapat.###


Baca Model tabloid ....?
Gambar  Klik KANAN pilih Open New Tab atau Buka Tautan Baru

 

Segera Lakukan Mutasi Pejabat



Topik
Segera Lakukan Mutasi Pejabat
INFOKU, BLORA - Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, pasal 162 ayat (3) mengatakan bahwa, Gubernur, Bupati dan Walikota dilarang untuk melakukan pergantian pejabat lingkungan  pemerintahan daerah (Pemda) baik provinsi ataupun kabupaten/kota dalam jangka waktu 6 bulan terhitung sejak tanggal pelantikan.
Sehingga saat ini Bupati Blora Djoko Nugroho secara sah dapat melakukan Mutasi walau Perda Organisasi Perangkat Daerah Belum ditetapkan.
Seperti diketahui Bupati dan Wakil Blora Djoko Nugroho & H Arief Rohman dilantik Gubernur pada 17 Pebruari 2016 sehingga setelah tanggal 17 Agustus 2016 dapat melakukan mutasi.
Beberapa tokoh masyarakat ketika ditemui INFOKU setuju bila bupati segera mengisi kekosongan jabatan beberpa pejabat eselon yang telah lama belum terisi.
“Asal tidak melanggar aturan hukum teritama UU ASN saya sangat setuju,” kata Ateng LSM wong cilik Blora.
Menurutnya saat ini ada 3 item pilihan untuk Bupati Blora dalam pengisian Pejabat pada jabatan structural.
Pertama, Pengisian Pejabat Struktural sebelum Perda Organisasi Perangkat Daerah (OPD) ditetapkan.
Ini dapat dilakukan karena diatur dalam UU baik dalam UU Pilkada ataupun UU ASN asal tidak bertentangan dengan UU tersebut, dengan mengesampingan aturan hukum dibawahnya.Bisa dilakukan uji materi di MK.
“Kedua, Pengian Pejabat Struktural Setelah Perda OPD ditetapkan. Opsi kedua ini memang yang paling aman karena aturan hukum di bawah UU ASN sudah ada,” Jelas Ateng.
Ketiga, yakni opsi Pengisian Jabatan Struktural Hanya Sekda dan OPD yang tidak mengalami perubahan pada Perda OPD baru, misalnya SKPD Setda.
Saat ditanya Prediksinya terkait apa yang akan dilakukan oleh Bupati Blora Ateng menjawab, opsi ketigalah yang paling tepat untuk dipilih.
Pertimbangan Ateng karena jabatan Sekda Blora telah dikosonglkan lebih dari 5 tahun.
“Mungkin kekosongan jabatan Sekda Blora paling lama di Indonesia,” tegas Ateng.
Disamping itu lelang jabatan Sekda Blora sesuai UU ASN, telah dilakukan pada tahun lalu sebelum Bupati Djoko Nugroho habis masa jabatanya di periode pertamanya.
Sementara terpisah Haryono SD salah satu Tim sukses kepada INFOKU juga sangat mendukung bila Bupati segera mengisi kekosongan pejabat pada SKPD yang tidak mengalami perubahan.
“Setda, Kecamatan dan kelurahan mendesak segera dilakukan pengisian untuk pejabat Strukturalnya, agar Visi dan Misi nya Djoko Arief makin cepat terwujud,” jelas Haryono.
Ditempat terpisah Kepla BKD Blora Suwignyo, ketika dikonfirmasi mengatakan mutasi kewenangan mutlak Bupati, lembaganya hanya menyiapkan persyaratan sesuai aturan UU-ASN bagi pegawai yang akan dipilih Bupati.
“Yang pasti tahun ini untuk pejabat Struktural Eselon II mutlak menggunakan fit and Property tes sesuai ASN yang dilakukan Propinsi, seperti yang dilakukan saat penjaringan Sekda lalu,” jelasnya.
Sedangkan untuk Pejabat struktural eselon III (Administratur) dan IV (Pengawas) fit and Property tes belum diberlakukan pada tahun ini.
Saat ditanya tentang kewengan Baperjakat untuk member masukan kepada bupati terkait Mutasi, Suwignyo mengatakan sudah berubah.
“Berdasarkan UU ASN, tugas dari Baperjakat akan digantikan oleh Tim Penilai Kinerja PNS,” Terangnya.  
Tambahnya, Tim penilai inilah yang selanjutnya akan menyeleksi pelamar yang masuk dan mengerucutkan menjadi tiga kandidat untuk selanjutnya ditentukan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) dalam Bupati/Walikota untuk kabupaten/Kodya, Gubernur untuk provinsi, dan Presiden untuk pusat.(Vina/Endah/Agung)


Baca Model tabloid ....?
Gambar  Klik KANAN pilih Open New Tab atau Buka Tautan Baru