Jokowi Minta Restu Pemberlakuan
Hukuman Mati ke PBNU dan Muhammadiyah
INFOKU, JAKARTA - Kedatangan
Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke Markas Pengurus Besar Nahdlatul Ulama
(PBNU) untuk berdiskusi tentang pemberlakuan hukuman mati bagi kejahatan
luar biasa (extraordinary crime).
"Kita berdiskusi menuntut hukuman mati bagi pengedar narkoba. Saya
mendukung hukuman mati untuk pengedar narkoba," kata Presiden Jokowi di
Gedung PBNU, Jalan Kramat Raya, Rabu (24/12/2014).
Tidak hanya kasus narkoba, pemberlakuan hukuman mati juga dikenakan untuk
kasus radikalisme dan pemberantasan perkembangan kelompok militan ISIS.
"Kita perlu pandangan-pandangan kiai, ke depan kita diperkuat lagi
negara," terangnya.
Sementara itu, Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siraj menegaskan pihaknya
mendukung hukuman mati yang direncanakan Presiden Jokowi.
"Kami di belakang Presiden mendukung Pak Presiden. Begitu juga tentang
teroris, kami anti-radikalisme.
Sesuai Alquran yang berbunyi, 'Barang siapa yang merusak dunia dan
peradaban hukumannya adalah digantung (mati), potong kaki, dan dua tangannya,
atau diasingkan (dibuang)'," tutur Said.
Muhammadiyah
Demilian juga dengan Muhammadiyah
mendukung ketegasan Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait hukuman mati bagi
narapidana (napi) narkoba. Presiden Jokowi berjanji tidak akan memberikan grasi
kepada terpidana narkoba.
"Muhammadiyah mendukung
sepenuhnya adanya hukuman mati terhadap kejahatan narkoba," kata Wakil
Ketua Umum PP Muhammadiyah Abdul Malik Fadjar di Kantor PP Muhammadiyah,
Jakarta, Rabu (24/12/2014).
Hal itu dikatakan Malik usai
Presiden Jokowi mengunjungi PP Muhammadiyah yang berkonsultasi terkait hukuman
mati bagi narkoba.
Malik menilai, narkoba sudah merusak
generasi muda sehingga tidak bisa ditolerir. Jokowi didampingi oleh Sekretaris
Kabinet Andi Widjajanto, Menteri Sekretaris Negara Pratikno.
"Pertimbangannya banyak.
Terutama generasi yang akan datang. Itu bukan lagi cerita, tapi fakta,"
tegasnya.
Namun, dalam pertemuan itu Ketua Umum PP Muhammadiyah
Din Syamsuddin tidak tampak. Pasalnya sedang ada agenda di Klaten, Jawa Tengah.(Mat/ist)
