Ngotot Kelola 282 Sumur Minyak Tua Eks Kokapraya
INFOKU,
BLORA. Bupati Djoko Nugroho menegaskan akan terus berjuang
untuk mendapatkan hak pengelolaan sumur minyak tua eks Koperasi Karyawan
Pertamina Patra Karya (Kokapraya) Pertamina Eksplorasi dan Produksi (EP) Cepu.
Penegasan tersebut dikemukakan bupati di hadapan
para anggota DPRD dalam rapat paripurna penandatangan persetujuan bersama RAPBD
2015, pekan lalu. Menurutnya, perjuangan tersebut sudah dilakukan sejak
beberapa tahun lalu. Namun hingga kini izin pengelolaan yang diinginkan pemkab
belum juga keluar.
’’Hanya ingin ganti baju pengelolanya dari
Kokapraya ke BUMD saja sulitnya bukan main. Kami sudah ajukan permohonan
izinnya, namun sampai kini ijinnya belum keluar. Namun kami tak akan menyerah.
Kami akan terus berjuang untuk mendapatkan ijin tersebut,’’ ujarnya.
Seperti diketahui, izin pengelolaan sumur tua
oleh Kokapraya telah berakhir 31 Desember 2011.
Namun sumur di Ledok dan Semanggi yang jumlahnya
mencapai 282 sumur tersebut selanjutnya dikerjasamakan pengelolaannya oleh
Pertamina Eksplorasi dan Produksi (EP) dengan UPN Veteran Yogyakarta hingga
saat ini.
Ijin pengelolaan itu akan berakhir Juli 2015.
Pemkab Blora melalui BUMD PT Blora Patra Energi (BPE) mengajukan ijin
pengelolaan sumur minyak tua eks Kokapraya itu sejak April 2012.
’’Kami hanya minta izin ganti pengelolanya saja
tanpa mengubah mekanisme pengelolaanya. Tapi ternyata juga belum bisa. Inilah
bentuk ketidakadilan yang kami terima,’’ tegas bupati.
Pernyataan tersebut dikemukan Djoko Nugroho
menjawab desakan sejumlah fraksi di DPRD yang meminta pemkab berjuang
mendapatkan hak-hak pertambangan minyak dan gas (migas) di daerah.
Sesuai Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya
Mineral (ESDM) Nomor 01 Tahun 2008 disebutkan bahwa pihak yang berhak mengelola
sumur minyak tua adalah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Koperasi Unit Desa
(KUD).
Legal and
Relations Pertamina EPAsset 4, Sigit Dwi Aryono, membenarkan hingga saat ini
pemerintah belum menerbitkan izin pengelolaan sumur tua eks Kokapraya itu
kepada BUMD Blora.
’’Sementara BUMD Blora sampai saat ini belum terbit
persetujuan dari Dirjen Migas (Kementerian ESDM, Red),’’ ujar Sigit Dwi Aryono. (Endah/AM)
Lebih lengkap baca model Tabloid
Gambar klik kanan pilih open New Tab atau Buka tautan Baru
Gambar klik kanan pilih open New Tab atau Buka tautan Baru
