Tabloid INFOKU Rembang 94

Aksi Tutup Mulut Kepala Desa Diabaikan Pemkab

INFOKU, REMBANG –Pemkab Rembang mengabaikan aksi tutup mulut sejumlah kepala desa di Kecamatan Pamotan yang dilakukan saat Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang).

Pasalnya aksi tersebut dinilai tidak berpengaruh dalam penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) 2016.

Sebab upaya aksi tutup mulut itu dilakukan para kepala desa dengan substansi yang tidak berkaitan dengan Musrenbang.

”Penyusunan RKPD 2016 tidak ada masalah karena masing-masing desa sudah melaksanakan Musrenbang tingkat desa sesuai dengan tahapan dan aturan yang ada. Usulan hasil Musrenbang desa yang diangkat ditingkat kecamatan juga sudah diakomodir,” ujar Sekretaris Daerah (Sekda) Rembang Hamzah Fatoni, Selasa lalu.

Sekda menjelaskan RKPD disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan.

Selain itu RKPD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam tahapan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD). RKPD juga sebagai pedoman dalam penyusunan kebijakan umum APBD dan Prioritas dan plafon anggaran sementara APBD (PPAS).

”Oleh karena itu musrenbang tetap harus dilaksanakan dengan tahapan Desa, Kecamatan dan Kabupaten.

Hal lain yang lebih penting kami tegaskan bahwa pengawalan proses perencanaan dan keputusan dalam penetapan APBD menjadi kunci pembangunan yang partisipatif,” kata Hamzah Fatoni.

Sekda menambahkan Musrenbang dilaksanakan untuk sinkronisasi kebijakan sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008.

”Setiap proses penyusunan dokumen rencana pembangunan tersebut memerlukan koordinasi antar instansi pemerintah dan partisipasi seluruh pelaku pembangunan, melalui suatu forum yang disebut sebagai Musrenbang,” papar Hamzah Fatoni.  (Guntur/AF)

Lebih lengkap baca model Tabloid
Gambar klik kanan pilih open New Tab atau Buka tautan Baru