Selasa, 10 November 2015 18:58
TRIBUNJATENG.COM,
JAKARTA
— Sebuah audit investigatif atas anak perusahaan Pertamina yang menangani
perdagangan minyak telah menunjukkan tanda-tanda kecurangna yang jelas, menurut
CEO badan usaha milik negara itu hari Senin (9/11), di tengah seruan akan
reformasi sektor energi Indonesia.
Pertamina sedang
dalam proses membubarkan anak perusahaannya, Petral, yang dicurigai secara luas
telah menjadi kendaraan untuk korupsi. Pemerintahan Presiden Joko Widodo
berharap pembersihan sektor minyak dan gas Indonesia akan meningkatkan
investasi di negara ini menyusul serangkaian skandal.
Audit terhadap Petral,
dilakukan oleh spesialis forensik Australia KordaMentha, menunjukkan adanya
intervensi pihak-pihak ketiga yang menyebabkan Pertamina membayar harga-harga
lebih tinggi untuk impor-impor bahan bakar dan minyak mentah, menurut CEO Dwi
Soetjipto kepada wartawan, tanpa menyebut nama negara atau perusahaan.
Audit itu juga
menunjukkan bahwa volume yang diperdagangkan telah diatur dulu sebelumnya untuk
membatasi persaingan, dan bahwa preferensi telah diberikan kepada
perusahaan-perusahaan minyak nasional, menurut Dwi.
"Hal ini
memerlukan analisis hukum mengenai langkah-langkah yang harus diambil
berikutnya," ujarnya. Audit tersebut, yang mencakup operasi-operasi Petral
dari Januari 2012 sampai Mei tahun ini, tidak menunjukkan berapa besar kerugian
dalam periode ini, tambahnya.
Pada saat pembubaran Petral
diumumkan bulan Mei, para pejabat Petral menyangkal ada kesalahan.
Simson Panjaitan,
kepala keuangan dan urusan umum di Petral, mengatakan hari Senin ia tidak dapat
berkomentar mengenai penemuan dalam audit tersebut karena ia belum melihat
laporannya.
"Kami seharusnya
mendapatkan perlakuan adil. Kita lihat saja apakah yang telah dilaporkan di
media ini benar. Banyak pegawai di sini yang akan menderita karena tuduhan ini
jika tidak ada bukti atau tindak lanjutnya," ujarnya kepada Reuters.
Simson mengatakan
jika ada tanda-tanda korupsi yang jelas, bukti dari KordaMentha seharusnya
diserahkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Ia mengatakan saat
ini Petral memiliki 45 pegawai, termasuk 12 atau 13 dari Pertamina.
Direktur keuangan Pertamina
Arief Budiman mengatakan Pertamina terus mencairkan aset-aset Petral yang
mencapai US$483 juta dan memverifikasi klaim-klaim pembayaran sebesar $46,6
juta, sebagian besar dari anak perusahaan yang berbasis di Singapura, Pertamina
Energy Services.
Klaim-klaim itu terkait
dengan biaya untuk penambahan waktu muatan (demurrage), pengapalan dan layanan
perdagangan lainnya, ujar Arief, menambahkan bahwa proses pembubaran Petral
mungkin akan melebihi target penyelesaian pada April 2016. (sumber: VOA)
