TPP Akan Diturunkan

Juli TPP PNS Bakal Diturunkan

INFOKU,  BLORA- Target PAD Blora 2016 yang disepakati era pj Bupati Blora Ihwan Sudrajat  dan DPRD Blora yakni sebesar  Rp 208,16 Miliar nampaknya sulit terealisasi.

Beberapa tokoh masyarakat yang dikonfirmasi INFOKU, mulai dari tokoh masyarakat , Mantan Anggota DPRD, LSM atau Pensiunan mengatakan target itu terlalu besar dan kurang realistis di Blora.

Dari data yang didapat Infoku, PAD Blora Jumlah tersebut meningkat 51 persen dibanding target PAD 2015 sebesar Rp 137,3 atau naik 32 persen dari realisasi PAD 2015 sebesar Rp 157,092 miliar.

Menurut prediksi Gunadi Kepala DPPKAD Blora pada tahun ini Target PAD sulit terealisasi.

“Saya kira kisaran 70-80 %  dari target yang dapat dicapai pada tahun ini,” katanya.

Saat ditanya apakah ada dampak TPP PNS bila target PAD tidak tercapai ?

Dengan tegas Gunadi menjawab TPP akan diturunkan, karena TPP dihitung berdasarkan PAD.

“Kemungkinan bulan Juli mendatang TPP ditinjau ulang,” tegas Gunadi.

Sebagaimana diketahui Kenaikan Tambahan Pendapatan Pegawai (TPP) untuk Pegawai Negeri Sipil (PNS) mengimbangi target Pendapatan Asli Daerah (PAD) Blora.

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Blora menyediakan anggaran sebesar Rp39 Miliar untuk membayar TPP tersebut.

Pada APBD Blora Tahun Anggaran 2016,  untuk jumlah Pendapatan Daerah Rp. 1.954.734.323.000,- dengan rincian Pendapatan Asli Daerah Rp. 208.168.641.000,- Dana Perimbangan Rp. 1.173.509.641.000,-, Lain-lain Pendapatan yang sah Rp. 573.056.041.000,-.

Sementara ditempat terpisah salah satu mantan wakil ketua DPRD Blora Haryono SD berkomentar bahwa targat PAD yang dinaikan sebesar 32 % dari tahun sebelumnya sangat berpengaruh pada masyarakat.

Lanjutnya, sebagai contoh beberapa waktu lalu terjadi gejolak pada para pedagang pasar Jepon.

PAD yang dibebankan Pemkab Blora kepada Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UMKM (Disperindagkop UMKM) pada tahun 2016 ini ternyata cukup tinggi.

Ditahun 2015 lalu PAD hanya ditarget Rp 3 miliar, namun tahun 2016 ini targetnya dinaikkan 166% lebih hingga menjadi Rp 8 miliar.

Untuk mencapai target tersebut salah satu sektor yang harus dimaksimalkan adalah retribusi pasar tradisional.

“Hal inilah yang menjadi persoalan tersendiri bagi para pedagang karena kenaikan sewa Ruko dan sewa los dalam pasar yang dinaikkan cukup tinggi dirasa sangat memberatkan para pedagang pasar jepon tersebut,” jelas Haryono.

Demikian juga dengan Amin Faried Ketua Blora Critis Center sangat menyesalkan target PAD yang dibebankan pada Pemkab Blora sebesar itu.

“Toh akhirnya yang menjadi korban rakyat agar PAD tercapai, Retribusi dan Pajak dinaikan, e e e gak tahunya untuk pembayaran TPP PNS, ini yang saya tidak setuju,” katanya.

Lanjut Amin keputusan Peningkatan PAD yang berdampak kenaikan TPP PNS diambil jelang Pilkada lalu jelas ada kepentingan politik.

“Terbukti kan di daerah kantong PNS, Djoko Nugroho kalah suara namun secara keseluruhan menang, sehingga waktu itu muncul kalimat Ihwan Sudrajat Bupatine PNS, Djoko Nugrho Bupatine Rakyat,” terang Amin.

Untuk itu dia berharap agar PAD Blora tidak dipaksakan tercapai, dengan jalan pembebanan retribusi atau pajak masyarakat yang tinggi. (Vina/Endah/Agung)

Baca Model tabloid ....?
Gambar  Klik KANAN pilih Open New Tab atau Buka Tautan Baru