Selamat
Datang Bupati Pilihan Rakyat!
Penulis Drs Ec
Agung Budi Rustanto – Pimpinan Redaksi tabloid INFOKU – diolah dari 7 sumber berbeda)
PERTAMA-TAMA saya ucapkan selamat atas terpilihnya bapak Djoko Nugroho dan Arief Rohman
sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Blora
periode 2016 s/d 2021.
Terpilihnya kembali
Djoko Nugroho atau lebih akrab dipanggil Kokok sebagai calon
incumbent di Kabupaten Kepulauan Blora semakin menambah
daftar panjang atas hasil survei yang pernah di lakukan sejak pertama kali
pelaksanaan Pilkada digulirkan tahun 2005 hingga kini sudah ratusan bahkan
ribuan pelaksanaan Pilkada di selenggarakan di berbagai daerah di Indonesia
selalu di dominasi oleh kemenangan calon incumbent.
Besarnya ruang,
peluang dan potensi calon incumbent kembali terpilih sejatinya tidaklah
mengejutkan banyak kalangan karena pelaksanaan pilkada di berbagai daerah di
Indonesia telah membuktikan hal itu.
Bahkan jauh-jauh
sebelum pilkada berlangsung di Kabupaten Blora, masyarakat
umum sudah membuat kalkulasi politik dan sudah ada yang berani memastikan bahwa Kokok sebagai calon incumbent akan berpeluang besar keluar
sebagai pemenang: Pertama, karena akses ekonomis, kedua, akses
sosial-kemasyarakatan dan ke-tiga, akses politik yang dimiliki.
Saya setuju sekali,
karena politik adalah ''art possible'': Seni kemungkinan.
Artinya sesuatu
yang tidak mungkin bisa saja menjadi mungkin atau sebaliknya sesuatu yang
mungkin dapat pula menjadi tidak mungkin. Atau mungkin kekalahan calon
incumbent Fauzi Bowo dari Jokowi di Jakarta disodorkan sebagai contoh dalam hal
ini.
Ini penting sebagai
motivasi menurut saya, namun yang tak kalah pentingnya adalah sebagai calon
pendatang baru yang berhadapan dengan calon incumbent, sudah selayaknya
melakukan kerja ekstra, umpamanya dengan melakukan pemetaan liketabilitas dan
elektabilitas sang calon.
Hasil survei
beberapa daerah yang di-release dan kerap didominasi kemenangan calon incumbent
: Hingga akhir Desember 2006 saja paling tidak tercatat sebanyak 62,2 persen
kepala daerah incumbent yang maju dalam pesta demokrasi pilkada berhasil keluar
sebagai pemenang.
Bahkan survei yang
pernah dilakukan oleh LSI (2007) dari 230 kepala daerah incumbent yang maju
kembali sebagai calon kepala daerah, sebanyak 143 orang (62,17 persen) menang
dan terpilih kembali sebagai kepala daerah dengan sisa hanya persentase kecil
sekitar 87 orang (37,83 persen) menuai kekalahan dan catatan ini harusnya ''di
lawan'' dan dimentahkan dengan data hasil survei yang dilakukan sendiri yang
dalam hal ini mungkin bisa saja dengan melibatkan jasa konsultan politik.
Karena dari data
hasil survei itu peta politik bisa diketahui: Selain faktor elektabilitas, juga
bisa diketahui karakteristik masyarakat dan klasifikasi serta segmentasi
masyarakat pemilih.
Dari sinilah
rancangan strategi menutupi kekurangan dan rancangan strategi kemenangan bisa
di buat. Bahkan dari data hasil survei juga bisa diketahui peta masyarakat yang
memilih atas dasar pertimbangan uang, pertimbangan visi-misi, program kerja
sehingga segala sesuatunya bisa di deteksi sedini mungkin oleh sang calon.
Sudahlah, namun yang sudah jelas pasti masyarakat Kabupaten Blora telah kembali memilih Djoko Nugroho
yang saat ini berpasangan dengan Arief Rohman untuk memimpin Blora lima tahun kedepan.
Dengan demikian,
usai sudah perhelatan demokrasi melalui pentas Pilkada Kabupaten Blora sebagai bagian dari upaya mendemokratisasikan
kehidupan politik pada tingkat lokal yang dilaksanakan serentak secara nasional
09 Desember 2015 lalu.
Tentu saja
persoalan kalah-menang dalam konteks ini sudah tidak relevan lagi untuk di
perbincangkan apa lagi di perdebatkan.
Mungkin atas dasar
itu pula dilantikanya Bupati Djoko Nugroho oleh Gubenur Jateng Ganjar Pranowo Rabu (17/2), akan menunjukkan dengan
jelas bahwa serangkaian ide-gagasan, konsep pemikiran yang terpapar dalam
visi-misi dan program kerja yang ditawarkan selama kampanye berlangsung akan dapat
terimplementasi dengan baik.
Dalam konteks ini,
tentu saja dengan tidak mengabaikan intensitas pengawasan secara
objektif-konstruktif-solutif terhadap pemerintahan pasca pelaksanaan Pilkada
agar roda pemerintahan dapat berjalan efektif.
Sehingga janji politik yang di tawarkan selama kampanye
berlangsung dapat terealisasi dengan baik dan bukan pengawasan yang bersifat
subjektif-destruktif, apriori hingga fitnah, bukan pula pengawasan yang
pragmatisme : Bergantung pada asas manfaat atas sesuatu yang dianggap benar,
bila mendatangkan keuntungan diri pribadi.
Dalam kerangka
inilah pengawasan dilakukan agar pelaksanaan pesta demokrasi Pilkada yang
sejatinya berorientasi bagi kesejahteraan rakyat dan kemajuan daerah karena
kepala daerah terpilih mendapat legitimasi penuh dari rakyat, sebagai pemegang
kedaulatan tertinggi dalam demokrasi, tidak terpeleset menjadi pesta festival
tanpa makna.
Sekadar rute hanya
untuk mendapatkan legitimasi rakyat dan menjadi sekadar ''ritual dan mekanis''
kegiatan rutin-periodik lima tahunan. Memang dari perspektif filsafat Lockian
menyatakan, bahwa pada dasarnya manusia itu baik, sehingga semua orang harus
dilihat sebagai subyek yang baik, berpikir dan berperilaku positif.
Namun prinsip
demokrasi memang mensyaratkan peran serta rakyat secara aktif-artikulatif,
bukan saja sekadar hanya berperan memanfaatkan hak pilih melalui partisipasi di
bilik suara saat Pilkada berlangsung, tapi juga melakukan perluasan partisipasi
rakyat dan pengawasan terhadap kekuasaan terpilih yang merupakan syarat mutlak
utama dalam demokrasi.
Selamat Datang Bupati Pilihan Rakyat,!###
