TPP, Mampukah Meningkatkan Kinerja PNS/ASN ...?
Penulis Drs Ec Agung Budi Rustanto – Pimpinan Redaksi
tabloid INFOKU – diolah dari 12 sumber berbeda)
Adalah suatu
kenyataan yang tidak dapat kita pungkiri bahwa opini masyarakat dewasa ini
tentang Pegawai Negeri Sipil pada khususnya dan birokrasi pada umumnya, selalu
bernada miring.
Isu tersebut antara lain terkait dengan produktivitas kerja PNS dan etos
kerjanya yang dianggap rendah, kurang disiplin, kurang melayani dengan baik,
kurang transparan, kurang memberikan nilai tambah, banyak mengeluh, cenderung
korup dan lain sebagainya.
Banyak pendapat yang berkembang dikalangan para ahli tentang penyebab
kondisi tersebut, dan yang paling santer dikatakan sebagai penyebab utama
adalah karena gaji dan kesejahteraan PNS yang rendah.
Para ahli berpendapat bahwa rendahnya gaji dan kesejahteraan PNS
tersebutlah yang menyebabkan mereka cenderung berusaha mencari pendapatan
tambahan untuk memenuhi kebutuhan diri dan keluarganya supaya dapat hidup layak
(baik yang dilakukan secara legal maupun illegal).
Efek dari kecenderungan tersebut bagi PNS Golongan rendah antara lain
adalah kurang fokus terhadap pekerjaan, pelayanan kurang memadai, sering
meninggalkan tempat kerja rendahnya upaya meningkatkan profesionalisme dan lain
sebagainya.
Sementara pada tingkat Golongan yang lebih tinggi dan punya akses terhadap
pengaturan belanja Negara mempunyai kecenderungan upaya – upaya memunculkan pos
–pos anggaran yang tidak penting dan kurang menyentuh kebutuhan masyarakat,
seperti munculnya pos – pos perjalanan dinas yang berlebihan (dalam dan luar
negeri), pengadaan barang dan jasa kebutuhan kantor yang berlebihan, mark up
anggaran dan sebagainya.
Hal – hal – lain yang juga dianggap sebagai akibat dari penghasilan PNS
yang rendah tersebut adalah maraknya isu gratifikasi, isu suap, pungutan liar,
korupsi dan lain sebagainya.
Pemerintah pada tingkat pusat maupun daerah sebetulnya sangat paham akan
hal itu sehingga muncul upaya – upaya peningkatan penghasilan PNS secara legal
yang muncul dalam bentuk upaya secara periodik menaikkan gaji PNS dalam rangka
mengimbangi inflasi, upaya memberikan kenaikan gaji berkala, pemberian berbagai
tunjangan dan bahkan pada beberapa Kementerian telah dilakukan Remunerasi dan
pada daerah memberikan TPP.
Yang menjadi pertanyaan disini adalah, adakah pengaruh yang signifikan
antara kenaikan gaji dan tunjangan terhadap peningkatan disiplin, produktivitas
dan kinerja PNS ?
Jawabannyaternyata belum !!!
Kenaikan gaji dan TPP yang diberlakukan secara massal kepada semua PNS
ternyata tidak menyelesaikan masalah.
Karena ternyata bukan besaran kenaikan gaji dan tunjangannya yang
berpengaruh, akan tetapi bagaimana sistim pemberian kenaikan gaji dan tunjangan
kesejahteraan tersebut dikaitkan langsung dengan disiplin, kinerja dan
produktivitas PNS yang bersangkutan.
Artinya gaji pokok boleh diberikan secara massal kepada semua PNS dengan
mempertimbangkan pangkat dan golongan serta masa kerja yang bersangkutan, akan
tetapi tunjangan kesejahteraan hanya boleh diberikan kepada PNS yang
berprestasi dengan tingkat disiplin, kinerja dan produktivitas tertentu sesuai
dengan standard yang dipersyaratkan.
Ini tentunya menjadi Pekerjaan Rumah bagi Pemerintah, karena menyusun
standard kinerja dan produktivitas PNS bukanlah hal yang mudah.
Ditambah lagi dengan sedemikan banyak PNS yang telah begitu lama menikmati
zona nyaman dengan bekerja seadanya dengan menggunakan kemampuannya secara
minimal sebagai akibat standard kerja yang agak longgar. Berbicara tentang
standard kerja, kita perlu prihatin, karena istilah standard kinerja pegawai
dan organisasi inipun belum begitu popular dikalangan pejabat dan pegawai di
instansi pemerintah.
Uraian kerja pegawai memang ada, tetapi standard kinerja pegawai perorangan
tidak begitu jelas.
Yang sudah populer adalah indikator kinerja organisasi yang sifatnya
cenderung makro dan susah diyakini bahwa indikator itu betul – betul hasil
kinerja instansi yang bersangkutan, tanpa pengaruh dari variable lain.
Target kinerja berdasarkan anggaran juga sudah dikenal, itupun baru pada
tingkat output langsung dari suatu kegiatan berdasarkan anggaran yang
disediakan dan berkaitan langsung dengan pertanggung jawaban keuangan.
Kita perlu lebih detail lagi menyusun standard kinerja individu pegawai
negeri sipil menurut tugas pokok dan fungsinya masing – masing. Penetapan
standard harus terukur secara transparandan akan lebih effektif apabila
ditetapkan dengan melibatkan pemikiran inovatif para pegawai dengan
mengedepankan aspek mutu kerja atau mutu pelayanan, efisiensi biaya,
penyelesaian pekerjaan sesuai target, tepat waktu bahkan kalau bisa mendahului
target waktu yang ditetapkan, perbaikan perilaku aparat, peningkatan
ketrampilan / profesionalisme,keselamatan kerja dan kepuasan kerja pegawai.
Untuk meningkatkan effektifitas pelaksanaan standard kerja, perlu disertai
dengan reward yang jelas dengan tidak melupakan punisment bagi pegawai yang
bandel dan kurang berkomitmen.
Sistem penggajian berdasarkan disiplin, kinerja dan produktivitas dapat
diatur dalam dua kelompok komponen gaji yaitu komponen gaji tetap dan komponen
gaji variabel.
Komponen gaji tetap selalu diterima dengan mengacu pada pangkat, golongan
dan masa kerja. Gaji variabel diberikan hanya bila disiplin, kinerja dan
produktivitas pegawai meningkat atau sesuai standard kinerja yang telah
ditetapkan.
Besarnya gaji variable dalam bentuk remunerasi ataupun tunjangan
kesejahteraan tergantung pada kondisi keuangan Pemerintah dan disiplin, kinerja
serta produktivitas masing-masing pegawai.
Untuk tetap melindungi pekerja pegawai golongan kecil dengan tingkat
penghasilan rendah, maka komposisi penggajian dapat disusun dengan skema
proporsi sebagai berikut: kelompok pegawai golongan kecil berpenghasilan
rendah, komponen gaji tetap 70% dan komponen gaji variabel 30%.
Untuk kelompok pegawai berpenghasilan menengah komponen gaji tetap 60% dan
gaji variable 40% sementara bagi kelompok pegawai berpenghasilan tinggi
komponen gaji tetap 50% dan gaji variable 50%.
Sistem penggajian yang terkait langsung disiplin, kinerja dan produktivitas
pegawai yang terukur secara transparan ini terasa lebih adil dan sekaligus akan
mendorong semangat kerja karyawan dan tentunya akan berdampak pada peningkatan
performent dan kinerja organisasi.
Dampak sistem penggajian tersebut akan lebih
menampakkan hasil yang maksimal bagi peningkatan kinerja organisasi, apabila
disertai dengan sistem kepegawaian yang terstruktur dan transparan, baik dalam
memberikan penghargaan dan hukuman maupun dalam rekruit, mutasi dan promosi
pegawai dengan mengacu pada profesionalisme (the right man on the right place),
disiplin, kinerja dan produktivitas kerja pegawai yang bersangkutan tanpa
dicampur adukkan dengan faktor lainnya.###
Baca Model tabloid ....?
Gambar Klik KANAN pilih Open New Tab atau Buka Tautan Baru
Gambar Klik KANAN pilih Open New Tab atau Buka Tautan Baru
